Terjebak di Rumah Susun

Di suatu masa di tahun 2008 saya pernah diminta mendesain sebuah proyek rumah susun di Jakarta. Merasa tertantang, karena sering melihat desain-desain rumah susun yang memprihatinkan, tidak inovatif berbaris membosankan seperti bedeng tentara. Berawal dari niat untuk menghasilkan sebuah konsep hunian bertingkat yang murah, manusiawi dengan desain yang inovatif. Mula-mula isi kepala bersemangat penuh dengan ide-ide ini dan itu. Namun dalam perjalanan banyak sekali benturan kepentingan. Diujung proses, realita ekonomi pasar dan aturan-aturan pemerintah yang tidak matang akhirnya menelanjangi dan memreteli impian-impian tadi . Satu persatu idealisme desain pun menciut.

Karena diserahkan ke mekanisme pasar, maka pihak swasta lah yang memiliki peran terkuat dalam memproduksi rumah susun. Agar bisnis mereka masih masuk akal, mereka pun kemudian berhitung dengan cermat. Jika harga harus murah seperti yang dipatok pemerintah maka mereka menuntut banyak kompensasi . Triknya adalah membangun dengan meter persegi yang sangat tinggi yang tercermin dari jumlah lantai yang banyak dan biaya konstruksi yang ditekan. Di sisi lain mereka menuntut desain harus sangat efisien, dimana 85 persen lantai untuk dijual sisanya untuk sirkulasi. Di tiap lantai pun harus ‘double loaded’ dimana kiri dan kanan koridor adalah unit-unit yang dijual dengan ukuran luas yang minim atau secukupnya. Ukurannya adalah 18, 21, 27, 30 atau 36 meter persegi. Dari sisi argumentasi ekonomi, semua permintaan di atas terdengar wajar.

Namun pada saat garis rancangan ditarik di atas kertas gambar, barulah ketahuan konflik-konfliknya. Pada saat desain tapak dirumuskan, keluarlah masalah-masalahnya. Persi s seperti membuka kotak Pandora.

Untuk rumah susun di Jakarta, pemerintah umumnya memberikan hitungan KLB sebesar 5 atau luas total bangunan adalah sebesar 5 kali luas lahan. Jika luas tanah 2 hektar maka luas bangunan adalah 10 hektar. Efeknya ternyata diluar dugaan. Karena unitnya kecil-kecil maka jumlah penduduk 2 hektar ini jumlahnya bisa mencapai 16 ribu jiwa. Waktu disimulasikan, ternyata jika semua penduduk ini tiba-tiba turun ke lantai dasar untuk evakuasi, maka ruang terbuka yg tersedia yang rata-rata sekitar 60 persen dari total luas lahan tidak akan bisa menampung mereka. Sungguh merisaukan. Peraturan ini memberikan insentif untuk pengembang namun melupakan dampak ledakan populasi yang terjadi.

Dengan meter persegi yang sangat besar di atas lahan terbatas ini, maka tinggi bangunan menjadi berlapis-lapis sampai belasan atau duapuluhan lantai. Koridor pun menjadi sangat panjang, sehingga menghasilkan efek lorong yang panjang dan gelap. Lebih rumit lagi ketika ide memperlebar koridor atau membuang beberapa unit untuk lubang cahaya ditolak dengan cepatnya. Alasannnya proporsi luas terjual dan sirkulasi menjadi timpang tidak efisien. Proyek pun menjadi tidak fisibel lagi kilahnya. Dan cerita proyek Pruitt Igoe di Amerika yng dirubuhkan karena isu sosial dan keamanan rumah susun yang akut, ikut menghantui perjalanan proses ini.

Ide memperbanyak elevator agar lebih manusiawi pun sering ditolak pengembang . Alasannya mahal katanya. Padahal dengan kepadatan begitu tinggi bisa-bisa pada jam pergi atau pulang kerja , banyak penghuni yang bisa pingsan kesemutan atau mati berdiri, karena menunggu lebih dari 30 menit hanya untuk turun atau naik di rumah susun ini. Belum lagi masalah kepadatan ini pasti memicu isu-isu sosiologis. Mereka yang biasa hidup di kontrakan kampung kota, tiba-tiba harus tinggal di lantai 20. Butuh penyesuaian sosial dan kultural yang luar biasa. Isu keamanan di lorong koridor, parkir atau ruang berjualan kakilima yang juga pasti selalu hadir. Juga jangan harap rumah susun yang dibangun pihak swasta bisa punya konsep koridor sisi tunggal atau ‘single loaded’ seperti khayalan pemerintah. Pasti arsiteknya sudah dilempar sepatu duluan , ala eks presiden Bush, oleh pengembangnya.

***

Minggu-minggu setelah penugasan proyek ini adalah minggu-minggu penuh perdebatan dan adu argumentasi. Pada akhirnya memang terjadi kompromi, namun yang diatas angin tetap argumentasi hitung-hitungan ekonomi yang dibawa pihak developer. Kedudukan sementara: kreativitas babak belur oleh kalkulasi ekonomi. Pelajaran berharga yang melelahkan.

Muara dari baku hantam di atas, adalah akibat dari lemahnya peran negara dalam menjamin hak warga negara untuk memiliki rumah. Seharusnya pemerintah menyediakan perumahan atau rumah susun ini tanpa terlalu banyak peran dari pihak swasta. Sekalinya diserahkan ke hukum pasar, maka hitung-hitungan yang mengedepan ekonomi menjadi lokomotifnya. Isu sosiologis, kultural dan ekologis sering terabaikan. Kampanye 1000 tower yang dicanangkan pemerintah akhirnya lebih terdengar sebagai bualan politik di atas awan ketimbang rencana planologis yang masuk akal.

Memang harga jual sudah dipatok tidak lebih tinggi dari 144 juta untuk para pembeli yang berpenghasilan maksimal 4,5 juta Rupiah. Seolah-olah dengan harga yang dianggap cukup terjangkau ini, urusan selesai. Padahal pihak pengembang tetap saja berpikir bisnis. Oke lah harga ditekan rendah, tapi beri saya jumlah unit yang ribuan, pikir mereka. Mereka berkalkulasi, tidak apa-apa mendapatkan recehan, asal jumlahnya segudang ala kekayaan karakter komik Paman Gober dari majalah anak-anak. Itulah asal muasal diberi kepadatan bernilai 5 kali dari luas lahan.

Lucunya, setelah direnungkan, ternyata akhirnya ketahuan bahwa semua pihak sedang belajar apa itu artinya rumah susun. Pemerintah yang kurang teliti, pengembang yang berhitung ekonomi namun tidak berhitung biaya sosial kultural, dan tentunya arsitek-arsitek yang cemas terjebak dalam pusaran ini. Pihak-pihak yang sering mengeritik wacana rumah susun pun sering lupa bahwa rumah susun yang ideal secara sosiologis dan kultural hanya bisa terjadi jika proyeknya disediakan 100 persen oleh pihak pemerintah dengan subsidi yang sangat besar. Dalam pusaran hukum pasar ini, saya sendiri melihat langsung bagaimana proyek-proyek rumah susun yang lolos dalam proses perjinan, desainnya sangat minim inovasi, berbaris bak bedeng tentara, tampak bangunan yang polos sambil tinggi menjulang. Bahkan sayembara-sayembara desain rumah susun yang katanya hasilnya sangat inovatif, dijamin banyak yang tidak aplikatif jika diceburkan dalam konteks hukum pasar seperti ini. Proses berarsitektur adalah proses berkompromi.

Itulah pelajaran pertama dari perjalanan yang melelahkan ini. Lelah karena harus berjibaku argumen atau ide antara idealisasi desain dengan tekanan hitungan ekonomis yang maha berat. Pelajaran berikutnya adalah sebuah kesimpulan bahwa negaralah yang seharusnya menjadi konseptor sekaligus pengembang rumah susun ini. Tapi apa daya, negara selalu mengaku tidak punya dana cukup.

Namun pelajaran terpenting dari perjalanan yang melelahkan ini adalah bahwa rumah susun berkepadatan tinggi tetap menjadi konsep berhuni yang paling kontekstual dalam merespon beban kota-kota besar di Indonesia. Karenanya wahai para arsitek, anda tidak boleh putus asa dan teruslah berinovasi yang disempurnakan dengan berdoa. Demi masa depan peradaban kita semua, masa depan kota, masa depan tempat tinggal anak dan cucu kita. ***

Going Green is Good Business

Ini tentang Jakarta. Beberapa tahun terakhir ini saya iseng membandingkan dua perkara: jumlah dan nilai proyek properti di Jakarta diperbandingkan dengan indeks kualitas hidup Jakarta. Hasilnya mencengangkan tapi tidak mengagetkan. Empat tahun terakhir investasi properti komersial sudah lebih dari 150 trilyun. Artinya banyak uang sudah digelontorkan untuk menjadi ratusan bangunan baru di Jakarta. Namun anehnya kualitas hidup kota Jakarta malah terus menurun. Tahun 2004 rankingnya 139 dari 215 kota yang disurvey oleh Mercer Consulting. Tahun 2007 turun menjadi 142. Tahun ini turun lagi menjadi 146. Aneh.

Nampaknya ada yang salah dengan hidup kita. Trilyunan hadir tapi tidak memperbaiki peradaban kota. Ibaratnya ada orang kaya baru dengan uang berlimpah namun penampilannya tetap kusut dan lusuh, wajahnya tetap kotor berjerawat serta badannya tetap bau dan sakit-sakitan. Berlimpah uang tapi tidak menyehatkan hidupnya. Kota ini makin panas dan stress. Kota ini makin kejam dan galak. “To survive, you have to be rich dan mean in Jakarta,” kata sahabat saya orang Australia sudah 5 tahun tinggal di sini. Ia berkesimpulan, hanya orang berduit yang ketus hatinya yang bisa menikmati kota ini dengan leluasa.

Di sisi lain, pasti ada yang salah dengan cara arsitektur dibangun di kota Jakarta. Ribuan bangunan baru hadir di Jakarta. Namun hampir semuanya sangat tidak kontekstual. Ia sibuk sendiri dengan geometrinya. Ia hanya asyik sendiri dengan performa ekonominya. Ia seharusnya bisa dirancang juga untuk merespon satu dua masalah kualitas hidup kota. Dua aspek sering dilupakan para arsitek jika merancang bangunan publik di Jakarta: kontribusi ruang sosial dan ruang hijau publik. Jika negara gagal membawa kota ini menjadi kota layak tinggal, seharusnya dunia swasta bisa memberi kontribusi. Membantu memberi solusi terhadap krisis sosial dan krisis lingkungan melalui arsitektur. Jangan hanya panik saat krisis ekonomi saja. Giliran krisis sosial dan lingkungan hadir disekitarnya, ia tidak bergeming dan menyerahkan semua urusannya kepada negara.

Sudirman CBD adalah contohnya. Ia yang sudah di konsepkan lewat Urban Design Guidelines pun, hasil akhirnya hanyalah sekumpulan bangunan baru yang mewah dan rapi jali. Tidak ada roh kehidupan urban yang sehat dan menyenangkan. Jarang terlihat publik bercengkrama santai di jalur pedestriannya yang ternyata tetap terputus-putus. Tidak ada stimulasi ‘street life’. Semua orang sibuk melarikan diri ruang dalam di Pacific Place. Dalam satu forum arsitek di Singapura, saya menyampaikan keluhan bahwa arsitek-arsitek Singapura yang merancang gedung di Jakarta, tidak menerapkan standar arsitektur yang tinggi dan responsif terhadap isu sosial dan ekologis kota seperti halnya di negaranya sendiri. Giliran mendapat proyek di Jakarta, mereka sama saja dengan sebagian dari kita yang arsitekturnya anti sosial. Padahal ciri kota yang baik, adalah kota yang bisa menggoda warganya untuk keluar rumah dengan sukarela. Bersantai di jalur pedestrian atau bibir bangunan atau berinteraksi di taman kota. Setidaknya itu definisi Enrique Penelosa, mantan walikota Bogota.

***

Salah satu upaya arsitek dalam merespon menurunnya kualitas hidup kota Jakarta adalah memperbaiki pemahaman tentang apa itu hakekat hidup berkota secara sosiologis dan bagaimana arsitektur bisa merespon isu itu. Hidup berkota pada dasarnya kita bersepakat untuk menjadikan aspek anonimitas, heterogenitas, densitas/kepadatan dan aspek intensitas sosial yang ekstrim sebagai isu-isu yang harus kita respon. Sehingga hadirnya ruang jeda atau ruang istirahat sangat dibutuhkan warga kota yang kadar stressnya tinggi. Karenanya GSB atau area sempadan bangunan bisa kita desain dan siasati untuk menjadi ruang jeda dan ruang istirahat sebagai kontribusi dari ranah privat.

Upaya lain dari arsitek adalah dengan memulai usaha untuk merespon krisis lingkungan dangan inovasi-inovasi kretivitas desain atau teknologi jika memungkinkan. Kehadiran ruang sosial atau ruang hijau publik bisa hadir di dalam proyek privat. Atap-atap hijau di rumah-rumah karya Adi Purnomo bisa dijadikan referensi tentang inovasi ruang-ruang hijau kecil dari ranah privat. Jika jumlahnya ribuan bahkan jutaan, mereka pasti bisa merubah struktur ruang hijau kota dan sekaligus menurunkan efek panas dari bangunan. Namba Park di Osaka atau Yokohama Ferry Terminal di Jepang adalah contohyang paling mutakhir. Mereka mengkonversi seluruh atapnya untuk menjadi ruang sosial dan taman publik yang hijau. Sementara ini seluruh lantai dua gedung-gedung tinggi di kawasan CBD Hongkong diberikan untuk publik agar bebas bergerak untuk pedestrian yang bergegas. Inovasi ramah sosial dan ramah lingkungan sudah menjadi menjadi keharusan dikota-kota besar dunia, tidak terkecuali di Jakarta.

***

Momentum perubahan paradigma ini harus dilakukan sekarang, karena dunia bisnis pun sudah mulai melakukan perubahan orientasi. Sudah banyak perusahaan multinasional menjadikan isu green ini sebagai strategi bisnis. Strategi baru ini ternyata terbukti mampu meningkatkan performa bisnisnya. Strategi going green ini dilakukan karena tekanan pasar dan konsumen yang sudah mulai lebih selektif dan hanya memilih produk-produk atau melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ‘going green’. Majalah Newsweek bulan April tahun 2007 meliput sekitar 10 perusahaan yang performa bisnisnya meningkat tajam setelah mengumumkan ke publik bahwa produk dan cara kerja mereka sudah merespon isu ekologis. Mereka antara lain Adidas, Vestas, Royal Bank of Canada, Lafarde, Westpac Banking, Yell Group, Denso.

Di Jakarta, beberapa developer di Jakarta sudah mulai memahami, bahwa sekarang masyarakat dan pasar lebih memilih proyek-proyek yang punya konsep kuat terhadap isu lingkungan. Survey yang dilakukan oleh pengembang Puri Botanical Garden di Kebon Jeruk membuktikan bahwa isu ramah lingkungan telah menjadi alasan terpenting dari pasar dalam keputusan membeli rumah. Bukan gaya arsitektur atau kemewahan spek bangunan. Karenanya pengembang ini akan meluncurkan konsep green home yang mencoba secara ilmiah untuk benar-benar green. Bahkan tadinya proyek ini akan disertifikasi ke LEED di Amerika Serikat, namun tidak jadi karena LEED belum memiliki mekanisme untuk melakukan sertifikasi rumah tipe kecil diluar negaranya.

Perusahaan-perusahaan multinasional terutama dari Amerika Serikat pun sekarang sudah mulai diwajibkan untuk hanya menyewa gedung perkantoran yang bersertifikasi green. Artinya gedung-gedung perkantoran di Jakarta jika tidak merespon isu ini dengan serius, maka jangka panjang mereka akan ditinggalkan oleh pasar yang semakin selektif. Apalagi menurut beberapa konsultan properti internasional, perusahaan multinasional ini umumnya mau membayar sedikitnya 10 persen lebih mahal untuk bangunan yang ramah lingkungan ini.

Dari pengalaman pribadi memang tidak mudah untuk meyakinkan banyak pihak dalam hal ini. Pemilik proyek umunya masih ragu-ragu terhadap isu green building ini dan selalu beralasan takut mahal dan selalu terburu-buru dalam kejar tayang proyeknya. Padahal isu ini perlu dicerna oleh semua pihak dengan waktu yang cukup. Ini juga terjadi karena kita tidak punya panduan yang jelas dan sederhana. Tidak ada panduan yang user-friendly. Sehingga para arsitek sering terbata-bata jika ditanya hal-hal yang sudah sagat teknis. Ditambah lagi para insinyur mekanikal elektrikal dan konsultan quantity surveyor sering setali tiga uang tidak mau repot untuk melakukan riset tentang produk-produk atau teknologi yang responsif terhadap isu green ini.

Namun diluar kendala-kendala itu, momentumnya sebenarnya sudah hadir. Ini saatnya kita harus bisa merayu semua pihak untuk mulai bersama-sama merespon krisis kualitas hidup kota-kota besar di Indonesia seperti halnya Jakarta. Kiamat planologis sudah di depan mata. Kita harus sama-sama bergerak merespon krisis ekologis dan krisis sosial ini sambil tetap menyeimbangkan kualitas performa bisnis yang baik. Good design while going green is good business. Mari berusaha ke arah sana, berhasil tidaknya tidak harus menjadi ukuran terpenting untuk saat ini. Minimal sudah mencoba dan berupaya. Sisanya kita serahkan pada Yang Kuasa.


‘Greedy and Green’

Setiap pagi di hari-hari ini saya semakin gundah. Gundah, mengetahui modernitas yang kita tumpangi ternyata adalah perahu yang rapuh dan bocor. Hari-hari ini, dunia tiba-tiba mencemaskan hati. Sejak Lehman Brothers dinyatakan bangkrut, gara-gara kredit perumahan yang macet di Amerika, jutaan orang sudah mulai di-PHK, bisnis global sudah mulai lesu, indeks saham sudah mulai melorot.  Panik. Seorang pialang saham lulusan Harvard pun memutuskan bunuh diri bulan oktober lalu.

 Di dunia investasi saham yang sering rumit dan gerak grafik reksadana di monitor komputer yang sering kita tidak mengerti, keserakahan terlihat sebagai obor olimpiadenya. Dan Amerika adalah pembawa obornya. “In this business, greedy is the new religion,” ungkap seorang pialang saham di Wall Street. Keserakahan korporasi di dunia ekonomi yang Manuel Castels sebut sebagai fenomena‘weightless economy’ ini mulai berimbas ke mana-mana. Minggu ketiga Oktober lalu, hawanya mulai terasa di negeri kita. Resesi tampaknya mulai mengintip di lubang pintu.

 Dan kita paham apa itu resesi. Kita pernah melalui jalan itu. Ekonomi yang jalan ditempat. Bank yang pelit mengucurkan pinjaman. Proyek-proyek yang dihentikan. Fee arsitek yang ditunggak. Konsumen yang malas berbelanja. Pabrik-pabrik yang tutup. “Saya kira hanya efisiensi, ternyata hampir semuanya dirumahkan,”  isak Rina, gadis pekerja di Omnidata di Bandung yang terkena PHK minggu lalu. Di minggu kelabu itu, kita pun melihat saham-saham grup Bakrie, orang terkaya di negeri ini, berjatuhan.

 Tiba-tiba saya teringat Rully, adik kelas saya yang lulus saat krisis global di tahun 1998. Ia yang sangat berbakat dan sempat saya jagokan harus pindah haluan karena tidak ada pekerjaan untuk arsitek di negeri ini. Ia memutuskan bersekolah lagi di bidang ekonomi dan akhirnya bekerja di perusahaan susu multinasional.  Tiba-tiba pula saya teringat Harris, sahabat sepermainan saya di kampus dulu. Di tahun yang sama ia pun pergi jauh dari negeri ini untuk mencari sesuap nasi.  Dan ia memutuskan untuk tidak kembali lagi.

***

 Setiap siang di hari-hari ini saya semakin Risau. Risau, mengetahui perahu modernitas yang kita tumpangi ternyata dibajak oleh orang-orang serakah dan takabur. Di kota-kota kita, keserakahan itu terlihat kasat. Di Bandung, atas nama kemajuan, hutan kota akan dibabat untuk dijadikan shopping mall. Di Kemang, atas nama ekonomi, aturan Koefisien Luas Bangunan (KLB) bernilai satu bisa disulap menjadi delapan kalinya. Hari-hari ini, hidup di negeri sejuta koruptor ini begitu melelahkan.

 Dari sejumlah buku saya mencari paham. Rene Descartes, bapak filosofi Modern, menyatakan bahwa manusia adalah pusat dunia. “Cogito ergo sum”. Karena hanya manusia yang bisa berpikir. Namun sekelompok manusia menerjemahkannya lebih jauh. Bumi dan seisinya hanyalah penyempurna eksistensi manusia. Zat yang tidak bisa bicara dan berpikir hanya hadir untuk dieksploitasi oleh rasionalitas manusia.

 Disini saya sedikit paham, mengapa Istana Group selaku developer dan arsitek sewaannya dari Jakarta ingin membabat hutan Babakan Siliwangi untuk bangunan komersial. Mereka menganggap hutan, bumi dan air tidak bisa bicara dan berpikir, sehingga harus mengalah untuk rasionalitas mereka. Yaitu rasionalitas pertumbuhan kapital mereka yang harus bergerak eksponensial. Masalah ruang hijau Bandung yang hanya 8 persen dari amanat 30 persen tidak akan pernah masuk dalam rasionalitas mereka.

 Ini juga menjelaskan mengapa tidak semua orang Jakarta, Bandung ataupun Surabaya , yang hidup selalu bergegas, mau memahami arifnya filosofi  kultural orang Bali, bijaksananya kaum Baduy ataupun welas asihnya warga Kampung Naga dalam menempatkan alam raya sebagai mitra manusia yang setara. Dari kearifan emosional ini lahirlah konsep hutan larangan, danau sakral, gunung suci yang tidak boleh dijahili. Di mata mereka bumi seisinya bisa kesal, gundah dan marah sehingga harus selalu dijaga  suasana hatinya. Dan upacara-upacara ritual di laut, di hutan atau di bibir gunung adalah bentuk komunikasi dan cara mengobrolnya.

 Namun di mata manusia kontemporer dan kaum penelikung filosofi Modern, hal-hal di atas tidaklah masuk akal. Tidak rasional. Karena itulah Roland Barthes, filsuf semiotik menyebut masyarakat Asia masih didominasi budaya emosional bukan budaya rasional, seperti halnya yang dominan di Barat. Celakanya yang merusak dunia dengan membabat hutan, mengurug pantai, menghilangkan ruang sosial dan hijau kota saat ini lebih banyak dari kelompok yang terakhir  atas nama modernisasi.

 

***

 Setiap malam di hari-hari ini saya semakin khawatir. Khawatir, membayangkan perahu modernitas yang jadi tumpangan ternyata tidak pernah membawa kita sampai ke tujuan. Hari-hari ini, berpikir tentang masa datang selalu berakhir dengan ciutnya hati.

 Berpikir tentang bulan Februari di Jakarta adalah berpikir tentang datangnya banjir besar. Berpikir tentang macetnya Jakarta adalah berpikir tentang hilangnya 43 trilyun peluang ekonomi tahunan dan hilangnya senyum tulus di jalanan. Berpikir tentang Bandung 5 tahun ke depan adalah berpikir tentang parahnya kemacetan, hilangnya ruang-ruang hijau tempat keguyuban sosial, habisnya milyaran rupiah pajak untuk subsidi Persib yang kalah terus atau makin terkurungnya warga Bandung di rumah setiap akhir pekan karena tergerus arus turis Jakarta.

 Hal-hal di atas sering membuat saya merengut, apakah kita sebagai mahluk mathesis universalis Modern ini baru tergerak akal sehatnya setelah diberi amarah alam dan murka Tuhan. Kita baru bergerak membuat sistem kanal banjir, setelah banjir besar menenggelamkan dan mempermalukan Jakarta. Kita baru bergerak mengencangkan aturan perbankan  setelah krisis moneter dan BLBI menguap. Kita  baru bergerak untuk going green  ala arsitek William McDonough setelah hawa kota terasa makin panas, listrik PLN sering mati mendadak atau setelah Al Gore bertutur getir di film The Inconvenient Truth.

 Kadang terpikir,  di hidup yang hanya sekelebat ini, menarik juga melamunkan hidup sebagai warga pedalaman Kampung Baduy atau Kampung Naga yang sederhana. Lahir sederhana, berpikir dan bertindak sederhana serta mati pun sederhana pula. Tidak ada keserakahan.

 Setidaknya kita bisa belajar dari kearifan mereka tentang luhurnya definisi kata ‘cukup’.  Tentang pentingnya menghargai alam sebagai teman berdialog. Tentang perlunya memahami filosofi berbasis kearifan emosional.  Tak apalah Roland Barthes bilang kita kaum emosional. Daripada jadi kaum rasional penghancur dunia ala segelintir oportunis Wall Street atau segerombolan developer serakah yang kaya raya namun  merusak dunia.

 Mungkin sudah saatnya konsep manusia sebagai pusat dunia yang angkuh bergeser menjadi manusia sebagai rahmat dunia yang arif. Menjadi elemen ‘Rahmatan Lil Allamin’.

 

Praha, Oktober 2008

Kota dan Ruang Demokrasi


MASIH segar di ingatan kita, saat semua mata tertuju pada adegan beberapa mahasiswa mengibarkan bendera merah putih diatas kubah gedung MPR/DPR pada saat klimaks revolusi 1998 lalu. Adegan langka tersebut ternyata cukup menggelitik banyak pihak, karena selain rasa was-was akan rubuhnya struktur kubah gedung rancangan Ir. Suyudi almarhum ini, adegan tersebut juga menjadi simbol kembalinya kekuasaan rakyat atas gedung demokrasi yang selama ini asing dan berjarak dari rakyatnya.

Gedung rakyat yang dulu bernama Conefo ini selama puluhan tahun diam membisu, membiarkan proses demokrasi rakyat mengambil tempat di jalan-jalan umum, di kamar-kamar kos mahasiswa, ataupun di ruang-ruang marjinal kota. Fenomena ini telah menjadi gambaran umum bagaimana civic architecture seperti gedung perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi simbol demokrasi dan selayaknya menyediakan ruang berdemokrasi untuk rakyat, justru dengan sengaja/tidak sengaja telah mengambil jarak, menjauhi dan akhirnya dijauhi oleh rakyatnya.

Menurut pakar sejarah arsitektur Charles Jencks, demokratis tidaknya si penguasa bisa dilihat dari hangat tidaknya interaksi mereka dengan rakyatnya, dan dari tersedia tidaknya arsitektur atau ruang interaksi demokrasi publik yang disebut Leon Krier sebagai res publica. Sejarah telah banyak bicara bagaimana arsitektur begitu mudah diselewengkan menjadi alat untuk mengekspresikan keangkuhan kekuasaan. Belasan bangunan-bangunan publik di Uni Soviet dan Jerman ketika rejim Stalin dan Hitler berkuasa merupakan saksi bisu terhadap pemerkosaan konsep civic architecture tersebut.. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya contoh bagaimana esensi orisinil mengenai demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai subjek dan penentu kekuasaan, telah bergeser jauh dan hanya menempatkan peran rakyat sebagai penonton pasif dari sebuah kekuasaan.

Kata demokrasi lahir dari kata Yunani demokratia yang artinya “rule by the common or poor” atau aturan-aturan yang lahir dari rakyat untuk mengatur hak mereka dalam berpartisipasi dalam urusan-urusan publik. Menurut Jencks, walaupun konsep demokrasi ini tidak bisa dibandingkan dengan sebuah agama atau religi, namun konsep ini telah terbukti bisa mewadahi beragam kepentingan yang berseberangan. Demokrasi dianggap bisa menyeimbangkan kepentingan antara golongan kiri dengan kanan, antara golongan intelektual dengan philistine atau udik, ataupun antara penganut agama yang taat dengan kaum agnostic atau atheis.

Dari Yunani Kuno sampai Kota Solo
Agora di jaman Yunani kuno adalah ruang publik tempat seluruh lapisan masyarakat berinteraksi. Aktivitas berdagang, bermain, berdiskusi, berdebat dan berteriak melontarkan pendapat di depan publik adalah kegiatan sehari-hari yang menjadi esensi dari semangat demokrasi yang lahir di agora ini. Kecilnya skala negarakota atau polis sebagai kesatuan komunitas di Yunani kuno ini, memungkinkan setiap orang berhak untuk melontarkan ide dan didengar langsung pendapatnya oleh publik. Interaksi sosial sebagai esensi demokrasi di agora ini mungkin bisa kita lihat di episode film seri televisi Hercules.

Dalam perkembangan atmosfir berdemokrasi di agora ini, kemudian lahirlah beberapa tipologi fungsi arsitektur seperti Bouleuterion (bangunan legislatif), Prytaneion (bangunan eksekutif), Heliaea (bangunan yudikatif) dan Stoas (bangunan media untuk pameran, berdiskusi dll.). Kehadiran fungsi-fungsi baru tersebut tidaklah menjadi over dominan. Keberadaannya justru memperkuat eksistensi agora sebagai entiti arsitektur demokrasi yang paling luhur dan paling penting.

Arsitektur sebagai elemen demokrasi semestinya lahir dari prinsip res publica yang menjadikan arsitektur sebagai monumen sekaligus ruang yang melahirkan spontanitas politik publik atau ruang tempat collective power masyarakat tumbuh dan berkembang. Menurut Leon Krier, jika prinsip res publica ini terpenuhi, dan secara harmonis mau berinteraksi dengan fungsi res privata seperti jalan-jalan umum, ruang terbuka kota dan fungsi privat kota lainnya, maka akan terbentuklah apa yang Krier sebut sebagai the true city atau civitas.

Namun tidak demikian halnya dengan gedung-gedung pemerintahan atau ruang-ruang publik di kota kita, dimana democratic symbol dan attitude justru saling bertolak belakang. Gedung perwakilan rakyat yang dipagari tinggi-tinggi, rumit dan sulitnya akses ke halaman sebuah balai kota, diaturnya secara ketat jam pemakaian sebuah ruang terbuka atau taman, adalah contoh bagaimana arsitektur dan ruang kota hanya dimaknai sebagai sebuah aset kekuasaan dari sebuah rejim politik yang berkuasa.

Pergeseran makna res publica tadi diperburuk dengan angkuhnya mentalitas para pelaku kekuasaan dimana filosofi luhur ‘abdi rakyat’ itu perlahan-lahan lenyap dari kamus sehari-hari mereka. Tidaklah mengherankan jika akumulasi kekecewaan sosial rakyat ini akhirnya bermuara pada banyaknya kasus pengrusakan aset-aset pemerintah, mulai dari pengrusakan kantor kecamatan sampai pembakaran sebuah balai kota yang sempat kita saksikan di kota Solo. Terlepas dari ada tidaknya provokator politik, penghangusan balai kota yang dilakukan oleh sebagian rakyat Solo ini memang cukup mengherankan banyak pihak, apalagi jika dikaitkan dengan karakter wong Solo yang dikenal lemah lembut itu.

Contoh lainnya bisa tercermin pula dari banyaknya rumah-rumah dinas gubernur/bupati yang dibangun atau direnovasi dengan dana milyaran yang diperas dari pajak rakyat sendiri. Ironisnya, dana fantastis itu ternyata hanya menghasilkan kumpulan arsitektur Narcissist, arsitektur yang gemar bersolek dan memuja dirinya sendiri. Hal di atas ternyata masih relevan dengan kritikan Romo Mangun terhadap gedung-gedung pemerintahan di Jakarta: “..Sampai terjadi, arsitektur gedung DPA di Jakarta berbentuk luar bahkan warnanya pun pleg-persis dengan gedung-gedung berarsitektur Germania Hitler, buah hasil retorika, patetik dan patologis Menteri PU Nazi Albert Speer..”

Kecewa? Ternyata penguasa telah siap dengan sejumlah alasan klasik berupa pembenaran yang menyatakan bahwa rakyat mendambakan rumah dinas gubernur/bupati yang mewah dan bisa dibanggakan. Dengan mudahnya mereka mengatasnamakan rakyat, tapi rakyat yang mana sebenarnya yang mereka wakili?. Hal ini kontras sekali dengan kesederhanaan arsitektur kediaman Perdana Menteri Inggris di Downing Street No. 10 di London yang begitu menyatu dengan riuh rendahnya kota London. Rumah dinas ini konon sengaja dirancang sebagai simbol bahwa pemerintah Inggis adalah pelayan rakyat.

Privatisasi ruang publik dan dibatasinya secara ketat penggunaan ruang-ruang terbuka kota adalah masalah krusial lainnya yang harus kita lawan. Contoh paling menarik adalah dengan dipasangnya pagar pengaman di sepanjang plaza linier dari arah Gedung Sate ke arah Monumen Perjuangan Jawa Barat di kota Bandung. Pihak Pemda dengan pelitnya hanya membuka ruang terbuka ini di setiap akhir minggu, selebihnya masyarakat dilarang berinteraksi di ruang terbuka ini, apapun alasannya.

Tidak adanya pemahaman bahwa ruang terbuka kota sebenarnya menjadi hak publik untuk bersosialisasi, berinteraksi dan berdemokrasi, adalah pola pikir feodal dari pihak penguasa dalam memandang arsitektur dan ruang kota sebagai aset kekuasaan. Bagi mereka, pengamanan fisik beragam monumen bisu berikut ruang terbuka disekelilingnya ternyata lebih penting ketimbang upaya memberdayakan public realm sebagai tempat interaksi sosial dan kegiatan berdemokrasi masyarakat.

Jika alasan keamanan atau mahalnya biaya pemeliharaan sering mucul sebagai alasan, maka secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya penguasa tidak siap dan tidak mampu dengan proyek-proyek utopis dan ambisius mereka sendiri. Proyek-proyek ambisius sepihak ini seringkali dibangun dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak, padahal dengan angkuhnya berdiri di atas tanah hasil penggusuran-penggusuran rumah dan tanah rakyat mereka sendiri. Bahkan di kalangan warga di Kota Bandung muncul anekdot yang menyebut monumen di depan Universitas Padjajaran ini sebagai “Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang digusur oleh Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat”.

Dari aksi Semanggi sampai demokrasi Romawi
Langkanya arsitektur dan ruang kota sebagai media untuk mengekspresikan keinginan rakyat, menyebabkan interaksi politik, debat publik, protes sosial dan demonstrasi akhirnya banyak mengambil tempat di jalur-jalur umum dan simpul-simpul penting kota. Jalan Jenderal Sudirman, Semanggi, Bundaran HI, adalah lokasi-lokasi ‘favorit’ dari setiap demonstrasi atau aksi politik rakyat di kota Jakarta. Semboyan ‘revolusi lahir di jalanan’ kelihatannya telah menjadi jargon dan fakta nyata dari proses berdemokrasi masyarakat kita.

Dampak kerugian secara sosial dan ekonomi pun akhirnya tak terhindarkan. Banyak warga kota ketakutan, khawatir dan akhirnya menghentikan aktivitas sosial maupun kegiatan ekonominya jika mendengar adanya aksi politik yang mengambil tempat di jalanan atau di simpul kota. Kemacetan lalulintas, tutupnya toko-toko atau sekolah, aksi vandalisme dan anarki akhirnya menjadi sesuatu yang lumrah dalam proses demokrasi ‘jalanan’ masyarakat kita

Matinya arsitektur sebagai elemen demokrasi, menurut Jencks dapat dibagi menjadi tiga hal: kesengajaan menjauhkan lokasinya dari eksisting struktur kota yang ada; angkuh atau monolit dalam ekspresi arsitektur; atau tidak tersedianya ruang positif yang mengundang warga kota untuk melakukan interaksi sosial dalam proses berdemokrasi.

Berbeda dengan Roman Forum di jaman Romawi yang menjadikan arsitektur dan plazanya sebagai jantung kegiatan demokrasi publik, simbol-simbol demokrasi seperti gedung MPR/DPR kita kelihatannya hanya menjadi simbol demokrasi yang semu. Hal ini bisa dilihat dari jarangnya kehadiran publik secara sukarela dan belum terwujudnya interaksi demokrasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Keberhasilan menempatkan arsitektur dan ruang positif kota sebagai elemen demokrasi di Roman Forum ini kemudian banyak ditiru oleh negara Barat termasuk Perancis dan Amerika dalam merancang ibu kotanya.

Kita memang belum punya ruang positif kota sekelas the Champs-Élysées di Perancis atau Washington Mall di Amerika yang dirancang sebagai media atau ruang interaksi berdemokrasi rakyat. Namun setidaknya hal ini bisa menjadi bahan pemikiran bagi para penguasa dan para arsitek/perencana kota dalam mendukung kehidupan berdemokrasi yang sehat melalui penyediaan ruang positif kota maupun arsitektur res publica yang kita dambakan bersama.

Regionalisme sebagai jalan tengah?

KOMPAS, Minggu 9 Juli 2000

SALMAN Rushdie, pengarang The Satanic Verses yang menghebohkan itu, suatu waktu pulang mudik ke kampung halamannya di India. Dari balik kaca mobilnya, ia sempat tertegun melihat pesatnya pembangunan fisik Kota Bombay yang telah lama ditinggalkannya. Deretan gedung-gedung jangkung yang begitu seragam dan gemerlap, terlihat berjajar berbaris seakan menyambut kepulangannya.

Namun, di balik kekagumannya itu pengarang yang dihukum mati in-absentia oleh Khomeini ini merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ada sesuatu yang hilang. “This is my Bombay, but it is definitely not mine,” gumamnya.

Ternyata rona urbanitas lokal dan atmosfer kemajemukan Bombay-lah yang dirasakannya lenyap. Semuanya terlihat patah dan kalah oleh keseragaman fisik dan wajah gedung-gedung kotak bergaya arsitektur Modern. Dalam kegamangan itu, Rushdie pun disergap oleh suatu kerinduan yang mendalam sekaligus keasingan yang menusuk. “There is no there, there.”

***

SIHIR arsitektur bergaya Modern di abad lampau memang begitu saktinya dalam menyulap wajah kota-kota besar dunia menjadi begitu serupa. Diktum “form follows function” dan imaji utopis arsitektur Modern dengan international style-nya telah membidani lahirnya ratusan kota-kota berpola mekanistis dan ribuan gedung-gedung berekspresi kotak minimalis. Saking mewabah dan merasuknya, sampai-sampai konsep modernitas pun selalu disalahartikan sebagai hidup dalam arsitektur dan lingkungan binaan bergaya arsitektur Modern.

Padahal menurut Marshal Berman dalam All that Solid Melts Into Air, makna modernitas itu sejatinya adalah upaya konsisten manusia untuk menyeimbangkan diri secara evolutif dengan percepatan kemajuan zaman. Jadi lebih kepada way of thinking ketimbang way of living. Dalam konteks ini, bertransaksi saham Wall Street di atas sebuah saung vernakular di tengah sawah pun sebenarnya merupakan fenomena yang lazim-lazim saja.

Kesalahkaprahan tersebut juga diperparah oleh lemahnya voltase resistensi budaya regional. Dalam konteks arsitektur di era globalisasi ini, kecepatan aliran arus informasi baik berupa literatur, publikasi, gaya hidup, ketokohan, maupun inovasi teknologi konstruksi pada kenyataannya tetap didominasi Barat. Seperti kata Edward Said, secara politik kita-Dunia Ketiga-memang sudah merdeka, namun belum secara budaya. Akibatnya, esensi kemajuan pun kemudian sering diukur dari seberapa cepat kita bisa menyelinap ke dalam arus baru berarsitektur di Barat.

Mimpi indah utopia Modernisme yang sebagian besar telah berubah menjadi mimpi buruk (dystopia) pun akhirnya kita akrabi tanpa kita sadari. Arsitektur pun disulap menjadi barang yang elite, mahal dan tunggal rupa. Sejalan dengan itu sejarah membuktikan kota pun dibelah-belah dengan skala yang tidak manusiawi (megalopolis) dan dirancang untuk keleluasaan kendaraan bermotor ketimbang eksistensi manusianya. Penggusuran secara fisik dan pengorbanan rasa keadilan atas nama kemajuan pun akhirnya menjadi suatu keseharian. “You can’t make an omelet without breaking eggs”, demikian pembenaran klasik kaum Stalinis.

***

“LESS is more!” sabda Mies Van der Rohe.

Bukan. “Less is bore!” balas Robert Venturi di tahun 1966

Ahhh… “More is more!” timpal AM Stern di tahun 1985

Sementara mereka di Barat sibuk beradu filsafat arsitektur, kita di sini hanya pasrah melihat ruang dan lansekap budaya kita menjadi meja gambar eksperimen mereka. Untunglah di pelbagai belahan penjuru dunia, akumulasi kekecewaan akan dystopia Modernisme dalam arsitektur  ini ternyata berhasil menyemaikan benih-benih resistensi.

Hasan Fathy, BV Doshi, Charles Correa maupun Ken Yeang, adalah sederetan arsitek yang kemudian tercerahkan dalam mempelopori semangat baru melawan out-of-place architecture ini.

Mereka kemudian berusaha membangun arsitektur yang bisa jujur bertutur tentang budaya lokal dan karakter iklimnya, namun juga lentur dalam mengakrabi laju teknologi modern. Pendekatan yang lebih menekankan pada cara berarsitektur bukan pada gaya ini kemudian disebut dengan nama Regionalisme. Semangat ini memang secara tidak langsung lahir dalam atmosfer gerakan arsitektur Postmodern. Istilah-istilah rethink, reform, rebuild, reinvent, redefine, ataupun reevaluate, menurut kritisi arsitektur Nan Ellin, telah menjadi wacana kritis sebagai reaksi terhadap dystopia Modernisme tersebut.

Dalam konteks lain, sosiolog Yasraf Amir Piliang pun menyebutnya sebagai semangat Renesans Asia. Semangat untuk melakukan resistensi, mengembangkan pluralisme dan menguatkan kembali nilai-nilai kearifan timur. Namun menurut pemikir arsitektur Kenneth Framton, yang harus dikembangkan bukanlah semangat regionalisme yang romantis, tetapi yang kritis (critical regionalism). “Contemporary acknowledging, but not bounded by historic definitions of the vernacular,” lanjut Framton. Suatu spirit berarsitektur yang menguatkan makna tempat (genius loci), tektonis namun ekspresif dalam konteks kontemporernya.

Menurut Framton, regionalisme yang romantis cenderung melahirkan kekakuan berpikir dan sikap menghindari kenyataan (escapist). Sebagian masyarakat kita memang punya hobi mencomot atau membekukan bentuk akhir arsitektur tertentu untuk dipaksakan sebagai identitasnya ketimbang mengkritisi proses dan filosofi pencariannya. Jogloisasi atau pemaksaan bentuk atap joglo di Jawa Tengah sebagai identitas regionalnya adalah contoh dari kepicikan tersebut. Jika tidak kritis dan arif, ungkap arsitek Alexander Tzonis, konsep regionalisme ini akan menjadi “powerful tool of repression or chauvinism” ala kuningisasi Orde Baru.

***

CONTOH menarik dalam konsep regionalisme kontemporer adalah karya Ken Yeang di Malaysia. Arsitek lulusan AA School London ini dikenal sebagai pionir yang mengintegralkan aspek ekologi dan iklim lokal kedalam sistem bangunan yang disebut bioclimatic skyscraper. Konsep ini diimplementasikannya pada rancangan Menara Mesiniaga yang menjadikan atrium sebagai ruang ventilasi alami, menempatkan skycourt sebagai ruang komunal vertikal untuk memaksimalkan pengaturan cahaya matahari, dan merancang selubung eksterior yang bersifat fragmentatif mengikuti orientasi garis matahari dalam iklim setempat. Prinsipnya, iklim itu bukan untuk dilawan, tetapi dirangkul atau diintegralkan ke dalam sistem bangunan.

Tanpa harus terhanyut oleh ornamentasi vernakular ataupun kotak minimalis ala arsitektur Modern, konsep bioclimatic skyscraper ini ia anggap bisa mewakili identitas arsitektur kontemporer di Malaysia, Indonesia, Singapura ataupun di kawasan tropis lainnya. Yeang berargumen bahwa faktor terpenting dalam konsep regionalisme adalah faktor iklim, karena dalam kurun waktu yang panjang, iklim akan selalu stabil, sementara sensibilitas estetik, selera visual dan faktor sosial budaya masyarakat bisa saja berubah. Regionalisme yang kritis lanjutnya, haruslah adaptif terhadap jiwa tempat, responsif terhadap iklim lokal dan tidak menerima mentah-mentah konsep yang memaksakan tradisi sebagai sesuatu yang rigid atau fixed.

Baginya, batas budaya yang berdasarkan kesamaan iklim dan geografis lebih penting ketimbang batas budaya yang dipisah secara politis seperti halnya batas propinsi atau batas negara. Secara filosofis, pemikir Martin Heidegger juga menyatakan bahwa batas budaya itu terdefinisi pada dimulainya transisi menuju sesuatu yang baru. Ia mengistilahkannya sebagai peras, sebuah kata Yunani yang mengartikan bahwa batas bukanlah garis akhir, melainkan awal dari kehadiran suatu fenomena atau objek baru.

Contoh kontemporer dalam regionalisme kritis lainnya adalah proyek Pusat Budaya Kanak di Kaledonia Baru rancangan arsitek Renzo Piano. Ia merancang suatu wujud arsitektur yang dianggap dapat merefleksikan semangat budaya Kanak modern tanpa harus terpaku pada penonjolan fisik vernakularnya. Di proyek ini, ia mendesain gugusan massa lengkung berbentuk bawang terbelah yang berderet menjulang ke langit. Rancangan ini merupakan perpaduan antara karakter bangunan adat setempat dengan karakter high-tech pada sistem struktur dan detailnya yang menjadi ciri Renzo Piano.

Jalinan struktur kayu lokal yang menjulang pada deretan massa bangunannya, ia adaptasi juga dari konsep struktur arsitektur setempat yang sangat responsif dan fleksibel terhadap faktor iklim lokal terutama angin yang kencang. Dari kejauhan, deretan gugus massa bangunan ini seolah menjadi bagian dari artefak alam yang secara dramatis memperkuat karakter lansekap dan topografi tapaknya.

Bagi masyarakat Kanak, proyek Pusat Budaya Kanak ini dianggap sebagai jawaban dari proses pencarian identitas bangsanya melalui wujud arsitektur. Fenomena pencarian identitas ini sebenarnya juga melanda sebagian besar masyarakat dunia ketiga yang rata-rata merdeka di pertengahan abad lalu. Namun celakanya, kegamangan dan kebingungan dalam pencarian identitas ini akhirnya termanfaatkan oleh masuknya arus homogenisasi arsitektur bergaya Modernisme yang hadir atas nama modernisasi.

Kita memang harus berhati-hati dalam merumuskan suatu identitas kolektif. Jika sudah bersifat kolektif, pelabelan identitas suatu budaya bukanlah suatu hal yang mudah. Disadari atau tidak, budaya yang hadir saat ini kadangkala merupakan superimposisi dari lapisan-lapisan sejarah yang mengkristal, seperti halnya asimilasi budaya Betawi, Cina dan India yang muncul pada baju pengantin Betawi. Apalagi identitas murni suatu budaya di negara ketiga, menurut sejarawan Jean Dethier, kadang dengan mudah didistorsi, dikomersialisasi, dan di-stereotipe-kan oleh sejarah kolonialismenya.

Oleh karenanya, pendekatan regionalisme yang kritis seperti yang ditawarkan Framton, bisa menjadi satu alternatif dalam penguatan karakter budaya setempat ketika beradaptasi dengan percepatan kemajuan jaman. Analoginya, untuk keseharian di kota kita yang indah dan tropis ini, apa kita mau memilih mantel bulu impor yang tebal dan mahal, memilih baju kebaya tradisional atau mencari alternatif cerdas lainnya demi sebuah identitas dan kenyamanan yang berkarakter?

 

Kota dalam belenggu politik ‘identitas’

 “HARUS Jakarta!” ujar Bung Karno di suatu hari.

Di bawah terik lapangan Ikada, dihadapan sekelompok pemuda antusias, ia berpidato tentang mengapa Jakarta harus menjadi ibukota Indonesia. “Bukanlah Surabaya yang kotanya orang Madura dan Jawa.”  “Bukan pula Bandung, sebesar-besarnya Bandung, itu adalah kota Sunda.” Di mata Bung Karno, hanya Jakarta yang layak dikedepankan sebagai ibukota dan etalase identitas bagi Indonesia baru. Lainnya hanyalah kota-kota daerah.

 

Bung Karno  ingin Jakarta menjadi ‘The beacon of the New Emerging Forces’. Ia yang pada dasarnya ingin harga diri bangsa Indonesia terangkat setelah hancur dalam era kolonialisme, sempat memimpikan Jakarta sebagai yang terbesar, terdepan dan termegah. “Lihatlah New York atau Moskow,” tunjuknya.

 

Dan kita pun tahu kemana obsesi itu berlanjut. Tanah Senayan digerus dan 5000 keluarga diusir untuk pembangunan kompleks Stadion terbesar. Ruas jalan Thamrin dan Semanggi dihamparkan sebagai koridor bisnis. Masjid Istiqlal  dibangun sebagai yang termegah dan tugu Monas yang monumental pun ditegakkan. Semuanya menjadi parade pesan Bung Karno agar identitas baru Jakarta dilirik, dibaca dan diakui oleh komunitas internasional.

 

 

***

 

 

MENGAPA  konsep beridentitas sebegitu penting?

 

Identitas adalah cara untuk menjaga ‘karakter’ dan ‘sifat beda’ kita. Gaya hidup, strata sosial, agama, usia, ras/etnis, bendera kelompok sampai orientasi seksual umumnya menjadi referensi penting dalam eksistensi identitas. Dan untuk memahaminya, kita biasanya perlu cermin pembanding. Kehadiran ‘mereka’ atau ‘other’ sebagai pembanding yang berbeda menjadi penting  untuk memahami siapakah gerangan ‘kita’ atau ‘self’.

 

 

Kelompok yang merasa dirinya lebih baik, cenderung menjadikan dirinya sebagai referensi dan secara sepihak menegasikan identitas-identitas diluar dirinya. Max Weber dalam “The City” di tahun 1921 merumuskan identitas masyarakat urban dunia dalam dikotomi ‘Occidential vs Oriental’. Baginya, identitas ‘Occidental’ alias ‘Barat’ tadi eksis sebagai kebalikan dari apa-apa yang menjadi ciri ‘Oriental’. Dan ketimbang memahami ‘Timur’ sebagai segugus sistem hidup yang saling melengkapi, ‘Barat’ malah mengukuhkan identitasnya dengan melabeli ‘Timur’ dengan segala keburukannya.

 

Persis seperti yang dilakukan psikiater Belanda P.H. Travaglino, yang menyimpulkan di tahun 1920, seperti yang dikutip Goenawan Mohamad, bahwa identitas orang Jawa dewasa umumnya tidak memiliki kematangan psikologis dan masih bersifat ‘kinderlijk niveau’ alias kekanak-kanakan. Kajian ‘ilmiah’ yang dipakai Belanda sebagai pembenaran untuk memperpanjang kolonialisme-nya di Indonesia. Sebuah cara pandang filosofis yang dicoba dilawan dalam diskursus poskolonial.

 

Karena mentalitas selalu melihat ‘Barat’ sebagai referensi inilah, tidak heran jika Roland Barthes dalam ‘Empire of Sign’, menceritakan kebingungannya berorientasi di Tokyo. Di Tokyo, menurut Barthes, rasionalisasi urutan jalan, alamat yang mudah dibaca dari peta, ‘main street’, maupun pusat kota tidaklah hadir seperti di kota-kota Amerika atau Eropa. Ini karena, cara penduduk Tokyo berorientasi memang berasal dari pengalaman mereka menyelami ruang-ruang organik kotanya. Dari memori sebuah ‘lived space’. Bukan dari pembacaan rasionalitas sistem kotanya seperti halnya kota-kota Amerika

 

***

 

“CITY air makes you free,”  cetus pepatah Jerman kuno. Ini karena kota adalah artefak terbesar dari aspirasi budaya manusia. Tempat mimpi beradu dan ambisi hidup bebas bersaing. Struktur dan wajah kota pun bisa bercerita tentang kompleksitas persilangan identitas masyarakatnya.. 

 

Yang paling mencolok sekaligus tak terasa adalah bagaimana kapitalisme mendeformasi struktur dan wajah kota berdasarkan strata kelas ekonomi. Strata identitas ini mudah terbaca dari lokasi dan lingkungan tempat mereka tinggal. Kaum miskin kota umumnya tinggal di tempat kumuh dan sumpek, sementara kaum berpunya tinggal di lokasi mahal dan umumnya berdensitas rendah. Teori lokasi ini biasanya sebangun dengan strata sistem produksi ekonomi kapitalis yang dianutnya. Akibatnya konsep sosial ‘mixed income & mixed density’ seperti di Bijlmermeer Belanda tahun 1992 atau di kota-kota Skandinavia lainnya menjadi konsep yang terasa asing. Fenomena kapitalisme kota ini sering dikaji kelompok ‘Marxian Urbanism’, yang melihat kota sebagai arena konflik antar kelas sosial, seperti dirintis Manuel Castells sejak “The Urban Question” di tahun 1977

 

Sementara itu, cara negara memproduksi identitas kolektif melalui arsitektur atau desain urban seperti Sukarno, juga terjadi di Mesir di era Anwar Sadat. Ia juga terobsesi untuk menampilkan identitas Kairo yang baru kehadapan dunia. Untuk itu ia butuh Kairo yang manis, bersih dan modern. Dengan slogan ‘open-door policy’ atau ‘infitah’, Sadat menghancurkan dan mengusir belasan ribu jiwa dari jantung kota Kairo untuk proyek-proyek mega atas nama modernisasi dan dolar turisme internasional.

 

Jerman di era Hitler pun sempat merencanakan hal serupa. Ia yang dibantu arsitek Albert Speer sempat merencanakan untuk merekonstruksi Berlin dalam skala raksasa dan menggunakan ruang kota sebagai alat disiplin dan intimidasi identitas ‘Germania’.  Kasus serupa lainnya bisa kita baca dalam sejarah Brasilia ataupun Chandigarh di India.  Di kota-kota tadi, para penguasa politiknya cenderung terobsesi menjadikan wajah kota sebagai etalase politik identitas. “A city of parades and spectacles,” komentar Peter Hall.

 

 

Identitas kelompok berdasarkan ras dan etnis pun masih banyak ditemui dalam struktur kota yang seharusnya bersifat kosmopolitan. Chinatown atau Pecinan adalah contoh identitas ras yang eksis di banyak kota-kota besar di seluruh dunia. Litle India dan Arab Street di Singapura, Harlem untuk kulit hitam dan Litle Italy untuk imigran Italia di Manhatan juga menjadi contoh-contoh segregasi komunitas kota berdasarkan ras.

 

Di Indonesia lain lagi. Di sini keyakinan beragama pun bisa hadir sebagai identitas lingkungan binaan. Griya Islami dan Vila Ilhami di Tangerang, Telaga Sakinah di Bekasi dan Taman Firdaus di Bogor adalah contoh-contoh perumahan yang membawa nama Islam atau ‘suasana Islami’. Ini unik. Walaupun hidup di negeri dengan 80 persen pemeluk Islam, ternyata eksistensi identitas beragama masih harus dikukuhkan juga melalui fisik religius lingkungan binaannya.  Ruang-ruang di rumah yang menghadap kiblat, sarana perniagaan khusus untuk merek-merek islami adalah beragam contoh ekspresi keagamaan dalam fisik lingkungan binaan versi pengembang.

 

Sementara di Amerika atau Eropa, lapisan identitas masyarakat berdasarkan gaya hidup atau orientasi seksual juga banyak terekam. Kelompok dengan gaya hidup seniman atau bohemian ini bisa ditemukan menetap di distrik Soho di London, Greenwich Village di Manhattan, Telegraph di Berkeley atau Garcia di Barcelona. Sementara Oxford Street di Sydney atau distrik Castro di San Francisco sekarang mungkin menjadi lokasi komunitas terbesar dunia bagi kaum gay dan lesbian. Dan untuk mengklaim eksistensi identitas mereka, biasanya acara ‘gay parade’ dijadikan ritual utama tahunan, terutama di San Francisco, Manhattan dan Sydney sebagai agenda politiknya.

 

Gerakan feminisme pun tidak ketinggalan. Jane Jacobs dan Dolores Hayden memotori gerakan moral untuk meredefinisi kota-kota Amerika yang cenderung patriarki sentris. Jarangnya fasilitas penitipan anak, transportasi urban yang tidak nyaman, desain hunian urban yang tidak ‘defensible’, menyebabkan banyak perempuan kesulitan untuk beraktivitas produktif seperti halnya kaum lelaki. Di sisi lain, mereka juga menganggap sub-urbanisasi berhasil ‘membuang’ kaum perempuan untuk duduk mengurusi rumah tangga semata. Gerakan ini sempat menghentikan program ‘urban renewal’, membuat masyarakatnya mempertanyakan kembali konsep sub-urbanisasi dan mengangkat pentingnya isu feminisme dalam konteks kota di Amerika.

 

***

 

LAPIS demi lapis karakter identitas yang hadir di kota, haruslah dibaca sebagai keanekaragaman yang memperkaya budaya dan memperunik wajah kota. Berbeda bukanlah ancaman. Berbeda adalah pluralitas keunikan. Kerusuhan antar kampung di Jakarta, antar etnis di Kalimantan sampai ‘perang agama’ di Maluku adalah cermin bagaimana narsisisme identitas yang berlebihan hanyalah membawa petaka dan bala. Kita bisa hidup lebih baik dengan mengencangkan toleransi identitas dan menggunakan kota sebagai laboratoriumnya.

 

Dan mudah-mudahan pula kita tidak terjerumus dalam pengkotakan identitas dan politik segregasi yang berlebihan, apalagi dibarengi ancaman, seperti yang sempat diteriakkan George Bush secara menggelikan: “you are either with us or againts us!”

 

Arogansi ‘Gated-community’ di Kota Kita

KEHENINGAN subuh itu tiba-tiba pecah. Sunyi senyap pun tersergap oleh riuh rendah. Di awal April lalu, tidur nyenyak para penghuni kompleks perumahan Darmo Satelit di Surabaya itu terusik oleh teriakan dan letupan amarah warga setempat yang berunjuk rasa. Tanpa terduga, warga yang marah kemudian memblokade gerbang masuk dengan cara mengelas portal-portal besi di perumahan mewah ini. Portal besi simbol rasa aman dan eksklusif itu tiba-tiba berubah menjadi simbol keterasingan dan keterkungkungan, bak penjara yang menakutkan. Saking paniknya, seorang ibu dan anaknya yang harus ujian sekolah terpaksa sampai menyamar dengan pakaian lusuh untuk bisa menyelinap keluar. Memang ironis, ketika negosiasi dan komunikasi sosial membentur jalan buntu, maka simbol-simbol orang miskin-seperti halnya pakaian lusuh tersebut-kemudian dipersepsikan dan dimanipulasi menjadi satu-satunya media yang bisa menyelamatkan nyali mereka.

Hal yang serupa juga terjadi di Cimanggis Depok. Puluhan warga di sekitar perumahan mewah Vila Pertiwi marah besar dan memprotes keberadaan tembok pembatas yang mengelilingi perumahan ini. Tembok setinggi 2,5 meter ini digugat karena dianggap membuat gelap lorong sirkulasi di perumahan miskin yang ada dibelakangnya. Keberadaannya juga dianggap menyalahi aturan, karena sebelumnya tembok tinggi ini tidak pernah tergambar dalam site plan yang diajukan pihak developer ke Pemda. Namun, pihak mana yang menang, sepertinya bisa dengan mudah diduga.

 

Contoh-contoh ironis kontemporer di atas mengilustrasikan maraknya ancaman friksi sosial yang lahir dari fenomena negatif suatu desain perumahan yang lazim diistilahkan dengan sebutan ‘gated community’.  Praktek pembentengan kawasan perumahan dengan tembok tinggi dan akses tunggal ini memang sedikit banyak merefleksikan melemahnya dimensi sensitivitas sosial masyarakat di kota-kota besar. Faktor kepentingan ekonomi developer maupun kesan prestise dan eksklusif penghuni tipe perumahan ini terkadang sering ingin ditonjolkan melebihi kebutuhan rasa aman mereka.

Gelisah Andre Gide tidaklah keliru. Jurnalis pemenang Nobel ini sempat mengungkap bahwa bau jurang kemelaratan biasanya paling tajam tercium dan terlihat di kota-kota besar. Di sanalah ekses budaya dan friksi sosial saling sinis berpapasan dan bersentuhan. Di sana pulalah libido
sensasi-sensasi sosial pemicu friksi tersebut mengambil tempat. Di Jakarta, tidaklah mustahil jika kehadiran benteng-benteng tinggi yang sering provokatif itu sama banyaknya dengan dengusan perjumpaan antara proletar-proletar miskin lusuh dengan orang-orang necis yang biasa menghabiskan belanja jutaan rupiah dalam sekejap.

***

Menurut Mary Gail Snyder, sosiolog pengarang buku Fortress America, penyebab lahirnya gejala ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Pertama adalah aspek prestise, dimana tinggal di kawasan elit berbenteng ini dianggap sebagai media imaji untuk menaikkan status sosial. Kedua adalah aspek ekonomi, dimana dalam sudut pandang developer, kawasan eksklusif gated community dinilai akan mampu menaikkan nilai lahan dan mudah untuk dijual. Sedangkan yang terakhir adalah aspek keterpaksaan, dimana pembentengan ini memang kadang terpaksa dilakukan karena berada di kawasan kota yang sangat rawan kriminalitas.

Nafsu prestise/gengsi melalui arsitektur yang diungkap Snyder ini memang lazimnya banyak dipengaruhi oleh godaan psikologis dan didikan budaya yang membentuk manusianya. Meminjam pemahaman seorang pemikir semiologi, Umberto Eco, wujud arsitektur itu selain menjadi obyek fungsional, juga sering dijadikan manusia sebagai objek atau media simbolik. Dalam perjalanan sejarah budaya manusia, arsitektur memang lazim dimaknai dan dibaca dengan beragam interpretasi melebihi aspek fungsionalitasnya. Seperti halnya menara Eiffel yang dibaca sebagai simbol Kota Paris, simbol cinta yang romantis atau beragam simbol lainnya, padahal Gustav Eiffel yang merancangnya hanya punya visi untuk menonjolkan menara ini sebagai simbol utilitas struktur semata.

Oleh karenanya beragam perumahan mewah berbenteng tinggi ataupun rumah-rumah putih bergaya Neo-klasik yang bertaburan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya sering dimaknai oleh sebagian masyarakat kita sebagai simbol atau kartu nama dari suatu kelas sosial. Nafsu simbolik ini seringkali menjebak kita sehingga melahirkan persepsi bahwa seolah-olah tidak ada pilihan lain dalam gaya berarsitektur rumah mewah kecuali dengan gaya Neo-klasik tersebut. Demikian pula dengan konsep negatif gated-community yang mempersepsikan seolah-olah tidak ada pilihan lain dalam mendesain batas fisik suatu kawasan perumahan kecuali dengan benteng
tinggi lengkap dengan kawat berduri.

Harus diakui bahwa kaya akan harta memang tidaklah selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang dalam memahami desain yang baik maupun kearifan dalam membuka keran komunikasi sosial. Atas dasar selera massal dan gejala hedonisme psikologis masyarakat inilah, sebagian developer perumahan berhasil menemukan celah pangsa pasarnya. Beragam konsep pemasaran properti yang menawarkan rumah bergaya negeri dongeng atau replika kota-kota dunia akhirnya membanjiri lingkungan kita. Konsep-konsep simbolik ini dianggap
mampu menempelkan simbol-simbol status sosial serta memberi kepuasan akan ilusi-ilusi psikologis para pembelinya. Dan memang terbukti, konsep-konsep ini laku keras dan diminati oleh sebagian besar warga kota kita.

Beragam fenomena negatif di atas kemudian diperburuk oleh aliran deras dari gelombang kerusuhan sosial politik yang menghantam kota-kota besar Indonesia sejak lengsernya rezim Soeharto dua tahun lalu. Serempak, rumah-rumah berarsitektur benteng pun meningkat dengan tajam baik secara kualitas dan kuantitas. Pagar rumah setinggi 2.5 meter lengkap dengan
pecahan belingnya seolah menjadi pemandangan yang lumrah. Rasa tidak aman yang akut dan ketakutan yang kontinyu ini kemudian melahirkan variasi desain bangunan dan kawasan perumahan yang hiper defensif yang disebut sebagian orang dengan istilah architecture of fear.

Kehadiran fenomena architecture of fear ini kemudian memperumit kondisi sosial budaya kota yang sebenarnya sudah cukup parah dan akhirnya menjadi katalis dari sakitnya manusia-manusia kota secara psikologis. Sakit psikologis yang lazim lahir dari rasa ketakutan yang berlebihan dan bermuara pada tingkat individualitas yang tinggi ini kemudian ditelaah sosiolog Robert Bellah sebagai “hyper-individualism syndrome”.

***

FENOMENA-fenomena serupa pun banyak terjadi di negara-negara kapitalis maju seperti halnya Amerika Serikat. Di negeri yang mendewasakan privasi dan individualitas ini, tercatat sudah delapan juta orang bermukim di sekitar 30 ribu perumahan yang mengadopsi konsep negatif gated community tersebut. Walaupun alasan paling lazim adalah faktor keamanan, namun banyak sosiolog yang berargumen bahwa pembentengan ini hanyalah akan menciptakan rasa aman yang bersifat parsial dan merangsang friksi sosial karena tonjolan provokasi eksklusivitasnya.

Giuseppe Sacco, seorang ahli geografi Italia, menyebut fenomena ini sebagai medievalisasi struktur sosial masyarakat, dimana masyarakat cenderung kembali ke pola permukiman klan-klan pada abad pertengahan yang dibatasi oleh benteng-benteng tinggi dan gardu jaga. Semua yang di luar benteng biasanya selalu dianggap sebagai ancaman dan musuh yang harus diwaspadai
dan dicurigai. Namun beberapa tahun ke belakang ini, efek-efek negatif yang sering lahir dari fenomena isolasi sosial ini akhirnya memaksa banyak kota di Amerika Serikat mulai mengeluarkan undang-undang yang melarang pihak developer untuk membentengi proyek-proyek perumahannya tanpa alasan yang krusial.

Menjawab isu di atas, sebagian arsitek dan developer yang tercerahkan sudah mulai memperkenalkan konsep green buffer dengan mengganti benteng-benteng tinggi tersebut dengan deretan pohon-pohon rindang di batas kawasan, yang kemudian bisa dimanfaatkan juga oleh lingkungan warga setempat. Lebih lanjut, arsitek Peter Calthorpe pun sempat berargumen bahwa pendekatan desain yang sensitif dan kreatif seperti memperbanyak polisi-tidur, sudut
belokan yanag tajam, desain pagar yang transparan, lampu jalan yang memadai ataupun neighborhood watch sebenarnya bisa lebih efektif dalam mewujudkan rasa aman lingkungan. Bahkan sejak tahun ’60-an sosiolog urban terkenal Jane Jacobs sebenarnya sudah mengingatkan bahwa
eyes on the street atau kepedulian aktif warga terhadap lingkungan sekelilingnya merupakan pijakan terkuat dan mendasar dalam mewujudkan rasa aman dan ikatan sosial warga.

Seperti yang diungkap sosiolog Amitai Etzzioni dalam konsep revitalization of communitarianism, mudah-mudahan kita di Indonesia tidak sampai perlu melakukan sebuah revolusi sosial atau menunggu beberapa generasi hanya demi mengembalikan rasa kekeluargaan dan sensitivitas sosial yang sebenarnya telah menjadi nilai luhur timur bangsa kita.

 

Ataukah sebaliknya, mungkin kita cukup bersikap pasrah saja karena budaya kekeluargaan yang diajarkan sejak kita duduk di bangku sekolah dasar itu sebenarnya hanyalah ilusi mewah semata.

 

 



Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 248 other followers