Archive for September, 2008

7 Tren Desain Urban di Asia

Asia, benua tempat kita hidup, adalah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah urban tercepat di dunia. Ketika setengah dari penduduk bumi saat ini tinggal di area urban, sekitar 22 kota di dunia, sebagian besar di Asia, sudah naik status menjadi ‘megalopolis’, dengan penduduk rata-rata 8 juta jiwa. Bahkan diperkirakan akan lahir 267 kota di Asia yang berpenduduk minimal satu juta jiwa di tahun 2015.

Dalam atmosfer densitas yang menekan dan heterogenitas sosial yang ramai, seperti didefinisikan sosiolog Louis Wirth, area urban pun tumbuh bergerak cepat dan mengalami banyak mutasi fisik untuk menjawab akselerasi kebutuhan baru para warganya. Akibatnya, lokalitas masalah urban di Jakarta hampir serupa dengan Bangkok, Bangalore atau Chongqing di Cina. Ledakan penduduk yang hebat, lingkungan alam yang tergeser kawasan urban, menguatnya konsumerisme global sampai lebarnya jurang kaya miskin, adalah nafas keseharian bagi kita yang tinggal di kota.

Namun sebagian berbeda pandangan dalam melihat kompleksitas masalah urban.”Masalah adalah peluang,” ungkap Vincent Lo, seorang pengembang properti besar di Hongkong. Dari masalah-masalah urbanlah sering lahir ide-ide dan beragam spekulasi bisnis. “Speculation is the driving force of urbanism,” cetus Rem Koolhaas dalam satu kesempatan. Ide dan spekulasi ini kemudian mewujud dalam bentuk arsitektur, infrastruktur ataupun ruang kota yang perlahan menggiring pada proses mutasi fisik dan perubahan sosial peradaban manusia di kota. Dalam perspektif ‘city as products’, di bawah ini terekam kurang lebih 7 tren desain urban kontemporer di Asia dewasa ini,

1. Mixed-Use Centers

Karena bosan dengan konsep ¡¥commuting¡¦ yang melelahkan, saat ini berkembang pesat kebutuhan warga kota atau ‘urbanites’ untuk melakukan aktivitas urban seperti bekerja, belanja, berekreasi dan berdomisili dalam lingkungan yang relatif dekat. Tren ini kemudian mendorong berkembangnya tipologi fungsi arsitektur kota yang baru yang bersifat multi fungsi atau ‘mixed-use center’


Hunian, hotel atau perkantoran di atas pusat perbelanjaan lengkap dengan fasilitas rekreasi dan sarana transportasi publik telah menjadi penggerak mutasi baru dalam kehidupan urban modern di kota- kota di Asia saat ini. Pacific Place di Hongkong, Roppongi Hills di Tokyo, Taipingqiao di Shanghai, Plaza Senayan dan Taman Anggrek di Jakarta adalah contoh-contoh ‘mixed-use center’ yang lahir dalam satu dekade terakhir.

2. Transportation-hub Shopping Retail

Di beberapa kota maju Asia, konsep mixed-use ternyata berkembang lebih jauh lagi. Hub transportasi seperti halnya bandara, stasiun kereta/subway atau terminal bis banyak digabungkan dengan fungsi-fungsi retail skala besar atau pusat perbelanjaan. Bandara Changi di Singapura, Chep Lap Kok di Hongkong dan Bandara Bangkok di Thailand
ternyata berhasil memperoleh keuntungan bisnis yang luar biasa besar dari ‘leasing space’ untuk fungsi retailnya.

Aliran pengunjung yang umumnya terus-menerus dan tiada henti di hub transportasi tersebut ternyata merupakan pangsa pasar yang luar biasa besar untuk ditangkap oleh fungsi retail. Selain di bandara, konsep ini kemudian diterapkan di stasiun-stasiun transportasi massal kota, seperti di semua Ferry Terminal/MTR di Hongkong dan di hampir semua stasiun MRT di Singapura. Karenanya, ketimbang membangun banyak Mall belanja di lokasi-lokasi tidak jelas dan sering terbukti malah menjadi sumber kemacetan baru, menggabungkan pusat belanja di hub-hub
transportasi jelas lebih baik dan menguntungkan.

3. Superblock Development

Kawasan pembangunan terpadu atau superblock development saat ini terus menjadi penggerak tren urban skala besar di beberapa kota besar di Asia. Sarana lingkungan dan infrastruktur yang terintegrasi dalam areal yang luas menjadi salah satu daya tarik bagi warga kota untuk bekerja dan melakukan kegiatan komersial di kawasan superblok tersebut. Kawasan Beijing Central Business District (CBD), Pudong CBD di Shanghai, Suntec City CBD di Singapura dan Sudirman CBD atau Mega Kuningan di Jakarta adalah contoh-contoh pengembangan kawasan terpadu berskala besar.

Namun di beberapa kota di negera berkembang, kesiapan infrastruktur transportasi publik dan utilitas dalam endukung keberhasilan konsep superblok ini sering dinomorduakan. Selain itu, dalam konteks Indonesia, penyediaan ruang dan penataan sektor informal juga harus menjadi perhatian penting dalam perancangan kawasan superblok ini. Hal ini dikarenakan sebagian dari warga superblok adalah golongan
menengah bawah dengan tingkat ekonomi terbatas.

4. Technology Park

Globalisasi, terutama pada bidang ekonomi ternyata banyak membawa dampak pada praktek ¡¥business outsourcing¡¦, berupa pengalihan sebagian fungsi pekerjaan ke luar wilayah kerja kantor pusatnya. Selain itu, pengoperasian pabrik-pabrik atau research center yang dekat dengan wilayah pasar tempat produk mereka dijual juga sudah menjadi hal yang lazim.

Banyak negara-negara di Asia yang berkompetisi untuk menarik investasi dari negara maju, dengan cara mendirikan kota-kota baru yang mengkhususkan diri pada fungsi-fungsi komersial berbasis teknologi. Cyber Jaya di Malaysia, Bangalore I.T. zone di India, Novavista dan Jurong di Singapura, Zhongquanchun di Beijing ataupun Guangzhou Science city adalah contoh kota-kota baru dengan konsep homogenisasi zona fungsi komersial yang berbasis riset teknologi informasi atau industri high-end

5. Mobility & Linear Space

Salah satu pemicu mutasi urban terhebat dalam struktur kota sejak awal abad 20 adalah hadirnya mobil dalam kehidupan manusia. Kuantitas infrastruktur jalan untuk kendaraan bermotor sering mendominasi konsep perancangan kota. Namun infrastruktur jalan tersebut umumnya hanya direncana secara kapasitas teknis semata dan secara spasial tidak didesain dengan teliti. Akibatnya potensi lahirnya ruang-ruang sosial kota menjadi hilang dan fisik kota pun akhirnya sering hanya bisa diapresiasi dari balik jendela mobil. Paradigma status quo ini juga banyak melahirkan ruang-ruang sisa mubazir atau junk space, seperti kita lihat di Jakarta dan Pudong di Shanghai.

Sementara di beberapa kota di kawasan Asia lainnya, ruang linear jalan yang secara spasial dirancang dengan baik dan serius dalam penataan kawasannya, ternyata berhasil menjadi ruang kota yang mampu menyedot kehadiran publik yang sangat besar dan memicu kesuksesan bisnis komersial. Bintang Walk di Kuala Lumpur yang meniru Orchard Road di Singapura, Nanjing Lu di Shanghai atau Bar Street di Beijing adalah contoh-contoh koridor jalan kota yang menjadi public & business place yang berhasil.

6. Adaptive-reuse in Urban Design

Orisinalitas adalah konsep dasar turisme berbasis arsitektur atau kawasan historis. Namun sudah menjadi fenomena umum, bahwa kegagalan dalam konservasi arsitektur dan kawasan kota ini adalah akibat dari kurangnya kreativitas atau ide-ide bisnis yang sensitif untuk menghidupkan kawasan historis secara swadaya. Tanpa bisa beradaptasi
dengan fungsi dan tren urban baru yang relevan, banyak bangunan dan kawasan historis yang mati, apalagi jika hanya mengandalkan subsidi dari pemerintah.

Saat ini di beberapa kota-kota Asia, konsep ‘adaptive-reuse’ dalam skala kawasan ternyata berhasil menjadi tujuan wisata utama di kota-kota besar Asia. Xintiandi dan The Bund di Shanghai, yang menggabungkan arsitektur kolonial dengan fungsi-fungsi retail modern hi-end, adalah contohnya. Kawasan Boat Quay atau Clarke Quay di Singapura juga merupakan contoh keberhasilan perkawinan konservasi kawasan historis dan kreativitas bisnis modern. Sementara di
Indonesia, kawasan Kota Lama di Semarang, Kesawan di Medan juga sebenarnya punya potensi besar untuk dikembangkan seperti model dan contoh sukses di kota-kota Asia tersebut di atas.

7. Sustainable Practice in Urban Design

Salah satu kelemahan ‘modern urban planning’ antara lain adalah kurangnya perhatian terhadap dampak ekspansi urban skala besar terhadap lingkungan ekologis dan interaksi sosial warga kota. Konsep sub-urban Amerika sekarang malah sudah membengkak tak terkendali menjadi ‘mega-suburban’ . Model ini yang umumnya berdensitas yang
amat rendah namun memakan skala ruang yang amat luas, berakibat negatif terhadap 3 hal: lingkungan alam yang terdesak dan tercemar, kohesi sosial warga kota yang lemah dan jurang kesetaraan ekonomi yang dalam akibat komersialiasi lahan kota.

Dalam konteks urban design, kesadaran akan hal-hal negatif tadi melahirkan beragam konsep baru yang secara umum berada dalam koridor ‘sustainable practice’.  Desain kota dengan pendekatan ‘optimized density’, ‘compact city’, ‘walkable neighborhood’, ‘urban growth boundary’ maupun perancangan berbasis transportasi publik atau ‘transit-oriented development'(TOD) telah menjadi pilihan-pilihan baru dalam konsep merancang kota. Pendekatan ini, seperti konsep Richard Rogers untuk Pudong CBD atau desain Tampines New Town di Singapura, umumnya mampu mengurangi ekses negatif ekspansi urban terhadap lingkungan alam, memotivasi interaksi sosial warga di ruang
kota dan meminimalkan komersialisasi lahan kota.

***

Dalam kehidupan kota yang bergerak intens dan dinamis, mutasi atau bahkan evolusi dalam tipologi arsitektur, infrastruktur dan ruang kota sering tidak terasa. Karenanya beragam fenomena kontemporer yang terjadi di kota-kota dunia di luar Indonesia, terutama di Asia, bisa secara arif kita jadikan cermin untuk terus belajar dan berhati-hati,
demi masa depan kota-kota di Indonesia yang, mungkin, bisa lebih baik.

Superblok sebagai model kendali pembangunan kota

Kota adalah akuarium perubahan. Di dalamnya peradaban manusia terus bergerak dan berubah. Siapa yang tidak mampu ikut arus peradaban, maka ia akan terlindas roda kemajuan zaman. Karenanya, sumber dari segala sumber masalah kota adalah ketidakmampuan sistem kota mengantisipasi pertumbuhan dan mengontrol perubahan. Peradaban manusia, gaya hidup dan fisik kota begitu cepat berubah, sementara antisipasi sistem kota dan mekanisme kontrolnya umumnya berjalan perlahan. Dan kota-kota besar di Indonesia pun mengalami sindrom ini.

Arus urbanisasi yang ekstrim, distribusi spasial & permukiman yang timpang, sistem transportasi kota yang seadanya, gaya hidup berkendaraan yang eksesif dan boros energi sampai alpanya kota menyediakan ruang-ruang pejalan kaki yang nyaman adalah rutinitas masalah kota-kota metropolitan di Indonesia. Inilah fenomena ketidaksiapan dari sebuah wadah peradaban yang bernama kota.

Dengan skala masalah yang gigantis ini, maka konsep dan strategi perancangan kota yang responsif terhadap perubahan dan mampu mengontrol pertumbuhan (growth control) menjadi kebutuhan mendesak. Ketidakmampuan kota-kota besar mengontrol ekses–ekses pertumbuhan dalam skala regional, akhirnya mendorong lahirnya konsep-konsep baru untuk skala kontrol yang lebih kecil dan memungkinkan (managable).

(2)

Salah satu konsep yang berkembang antara lain adalah menciptakan zona-zona terkontrol (controlled zone). Namun konsep ini pun bukanlah barang baru. Berbagai istilah dan konsep sudah banyak ditawarkan sejak abad lampau dengan aplikasi dan konteks yang beragam. Ebenezer Howard merintisnya dengan konsep ‘Garden City’ untuk populasi 32,000 penduduk. Frank Llyod Wright dengan konsep ‘ Broadacre’. Di Perancis dan Brasilia dikenal dengan istilah ‘Urban Sector’. Kelompok New Urbanism di Amerika Serikat menamai dengan istilah ‘Neighborhood Unit’. Namun konsep zona terkontrol di pusat kota (inner city) dalam konteks dunia properti kontemporer barat dikenal dengan istilah ‘Superblock’. Konsep ini dipelopori sejak tahun 20-an di Amerika Serikat oleh Perry & Stein dan di Eropa yang dikembangkan Le Corbusier terutama untuk kawasan hunian skala besar.

Superblok sendiri adalah suatu kawasan di konteks urban yang dirancang secara terpadu dan terintegrasi (integrated developement), berdensitas cukup tinggi dalam konsep tata guna lahan yang bersifat campuran (mixed-use). Salah satu kunci terpenting dalam keberhasilan sebuah superblok adalah keberhasilan mekanisme kontrol, seperti halnya konsep Urban Design Guidelines (UDGL) yang memuat regulasi-regulasi pengembangan superblok.

Sebenarnya tidak ada konsep yang jelas mengenai luasan kawasan superblok. Namun beberapa blok/lot gedung yang saling terintegrasi dalam satu konsep master plan sudah bisa diklaim sebagai superblok. Kawasan Cyberport di Hongkong, Raffles Place dan Suntec City di Singapura adalah contohnya. Postdamer Platz di Berlin. Sudirman CDB dan Mega Kuningan adalah kawasan superblok yang dikembangkan di kota Jakarta.

Menurut Danisworo (1996) terdapat sedikitnya 6 keuntungan dari konsep Superblok:

  1. Mendorong tumbuhnya kegiatan yang beragam secara terpadu dalam suatu wadah secara memadai
  2. Menghasilkan sistem sarana dan prasarana yang lebih efisien dan ekonomis
  3. Memperbaiki sistem sirkulasi
  4. Mendorong pengembangan sistem persil yang tidak kaku dan lebih fleksibel
  5. Mendorong pemisahan yang jelas antara berbagai sitem moda transportasi
  6. Memberikan kerangka yang luas bagi inovasi perancangan bangunan dan lingkungan.

Idealnya kawasan superblok mampu menjadi kawasan yang mandiri (independent controlled zone), dimana warga kota bisa tinggal, bekerja dan berekreasi (live, work & play district) dalam satu lokasi. Jika ini terjadi, maka ketergantungan warga kota untuk bepergian dengan kendaraan yang boros energi akan berkurang. Untuk kasus Jakarta, idealnya warga kota yang berkantor di Kuningan misalnya juga tinggal di kawasan yang sama, seperti halnya warga Hongkong yang tinggal dan bekerja di kawasan Central di pusat kota Hongkong. Dengan konsep ini kualitas waktu untuk interaksi sosial dengan keluarga pun bisa tetap dipertahankan dan waktu bekerja yang produktif bisa jauh lebih tinggi karena lokasi tempat kerja dan tinggal yang berdekatan (walkable environment).

Secara regional pun jika konsep superblok yang mandiri ini teraplikasikan dengan baik dan jumlahnya bisa berkembang secara signifikan, maka permasalahan ketidakefisienan sistem urban bisa sedikit banyak dikurangi. Apalagi jika antar kawasan-kawasan superblok mandiri ini bisa terkoneksi dengan baik oleh transportasi publik seperti halnya MRT, monorail atau busway.

Namun telah menjadi catatan sejarah, bahwa di Jakarta aplikasi konsep superblok yang terintegrasi dan terpadu umumnya tidak sepenuhnya bisa terwujud. Kontrol Urban Design Guidelines (UDGL banyak yang diabaikan oleh para pengembang yang membangun gedung-gedung di kawasan superblok ini. Akibatnya keinginan untuk mendapatkan kawasan yang nyaman, manusiawi dan inovatif secara desain tidak sepenuhnya terjadi. Kawasan superblok ini akhirnya hanya menjadi kumpulan blok-blok gedung yang bergabung dalam satu kawasan besar tanpa hubungan konektivitas (urban linkage) yang positif antar satu dengan lainnya. Karenanya konsep superblok ini pada umumnya bisa lebih berhasil jika dikembangkan dan dikelola oleh satu pengembang utama saja.

Selain itu dalam konteks Jakarta, ideologi ekonomi pasar yang begitu kuat menyebabkan blok-blok hunian di kawasan superblok ini hanya diperuntukan kepada masyarakat menengah atas. Belum ada terobosan untuk memberlakukan regulasi terhadap kawasan superblok agar menerapkan konsep densitas campuran (mixed income & mixed density), dimana masyarakat menengah bawah pun bisa tinggal di kawasan superblok ini. Hal lain yang tidak kalah penting adalah perlunya kesiapan infrastruktur/utilitas kota dalam mengantisipasi kebutuhan dan dampak dari densitas pembangunan kawasan superblok yang cukup tinggi ini.

(3)

Strategi Perancangan Superblok:

  1. Identity/Branding: Strategi ini lebih pada studi kelayakan dan konsep identitas ekonomi. Banyaknya kawasan-kawasan sejenis menyebabkan kawasan superblok pun harus memiliki identitas tematik. Contohnya antara lain seperti Suntec City di Singapura dengan konsep Business& Trade Superblock, Ropponggi Hill di Tokyo dengan konsep Lifestyle Superblock dan Kawasan Cotai di Macau dengan konsep Entertainment superblock. Dengan identitas ini maka kawasan ini memiliki posisi pasar (marketing positioning) yang kuat dan berbeda dengan kawasan-kawasan lainnya.
  2. Mix of Uses: Superblok yang mandiri harus memiliki tata guna lahan bersifat campuran (mixed-use) dimana fungsi hunian, publik, komersial dan rekreasi bisa hadir dalam satu kawasan. Selain itu, peruntukan lantai dasar (ground floor use) haruslah digunakan untuk kegiatan retail atau fungsi publik aktif yang secara fisik transparan untuk menjamin hadirnya aktifitas publik dari pagi sampai malam.
  3. Massing Framework: Tata bangunan dalam superblok harus memiliki kepekaan terhadap konteks urban. Konsep ‘streetwall’ dimana deretan bangunan lurus sejajar mendefinsikan ruang jalan disarankan dikombinasikan dengan penggunaan ruang di zona garis sempadan bangunan (GSB) sebagai jalur publik aktif. Satu bangunan tertinggi/terunik biasanya diperlukan sebagai tengaran (landmark) yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang tidak terlalu menonjol (background building).
  4. Efficient Vehicular Circulation: Konsep sirkulasi kendaraan dirancang seefisien mungkin. Strategi terbaik adalah dengan menyediakan transportasi publik internal yang terhubung dengan jaringan transportasi publik kota. Konsep drop off untuk kendaraan dan parkir di lantai dasar depan gedung sebaiknya juga dikurangi. Di beberapa kota di Asia, konsep basement yang terkoneksi (interconnected basement) juga menjadi inovasi dalam konteks manajeman lalu lintas di kawasan superblok.
  5. Mulit-layers Pedestrian Linkage: Pada dasarnya superblok harus menjadi kawasan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Karenanya inovasi dalam konsep ‘urban linkage’ dan ‘air-rights’ untuk kepentingan pedestrian menjadi penting. Seperti halnya di beberapa kawasan superblok di Hongkong, jalur pejalan kaki tidak hanya disediakan di lantai dasar namun juga di lantai dua yang menembus gedung-gedung yang berada di kawasan tersebut. Konsep ini bisa diterapkan dengan imbalan insentif pembangunan berupa kenaikan KLB ataupun penurunan pajak bangunan.

Strategi revitalisasi kota-kota Asia dalam konteks persaingan global

Salah satu sumber masalah terbesar dalam pembangunan perkotaan adalah distribusi urbanisasi yang tidak terkontrol. Data PBB menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 30 tahun (1995-2025) penduduk dunia yang bermukim dalam kawasan urban akan bertambah dua kali lipat dari 2,4 milyar ke 5 milyar (Hall, Pfeiffer, 2000). Fenomena sosial ini dapat dipastikan selalu membawa masalah dan konsekuensi besar pada mampu tidaknya sebuah kota mengakomodasi beban ini.

Strategi umum yang dilakukan oleh kota-kota besar di negara-negara berkembang umumnya merespon isu ini dengan melakukan konsep pembangunan melebar secara horizontal. Permukiman-permukiman berskala luas berdensitas rendah umumnya dibangun di kawasan pinggiran kota induk seperti halnya Bintaro dan Bumi Serpong Damai dalam konteks kota Jakarta. Dampak negatif dari horizontal development ini sangat beragam mulai dari isu kemacetan, beban infrastruktur/utilitas, sampai permasalahan sosial budaya yang memburuk.

Dalam konteks permasalahan di atas, ironisnya banyak ditemui kawasan-kawasan skala besar di pusat kota di Jakarta yang dibiarkan dan tidak dioptimalkan sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi isu urbanisasi tersebut melalui konsep dan strategi pemadatan kedalam (inner city densification). Isu yang terjadi ini dapat dikategorikan kedalam beberapa aspek:

  1. Ketidakmampuan kawasan-kawasan bermasalah ini sebagai generator ekonomi baru kota.
  2. Kepadatan kawasan dan ketinggian bangunan yang tidak optimal.
  3. Dominannya fungsi tunggal (mono-use) dibanding fungsi campuran (mixed-use).

Berkaca pada berberhasilan beberapa kota besar di Asia seperti Hongkong, Shanghai dan Singapura dalam mengatasi isu-isu urban ini, secara strategis terlihat bahwa 3 isu diatas umumnya menjadi dasar dalam merevitalisasi kawasan-kawasan urban bermasalah. Kawasan-kawasan yang berhasil direvitalisasi ini umumnya memiliki densitas yang tinggi, berfungsi campuran yang adaptif/kreatif, berbasis transit dan mampu menjadi generator baru yang menangkap peluang-peluang ekonomi global kedalam kawasan tersebut.

Karenanya makalah ini mencoba memaparkan strategi-strategi revitalisasi kawasan urban dengan mengambil sudut pandang pada analisa studi kasus kawasan-kawasan yang sukses direvitalisasi di beberapa kota besar di Asia.

II. PERMASALAHAN UMUM KAWASAN URBAN YANG PERLU DIREVITALISASI

  • Matinya aktivitas ekonomi

Salah satu permasalahan umum dalam kawasan yang perlu direvitalisasi adalah adanya kondisi kawasan yang aktivitas ekonominya tidak mampu berkembang atau cenderung memburuk. Hal ini pada umumnya terjadi karena hilangnya daya kompetitif ekonomi yang tersaingi oleh kawasan lain yang lebih baik dan kompetitif. Di Amerika Serikat banyak pusat bisnis (downtown) dengan konsep fungsi tunggal (mono-use) di kota-kota besarnya di tahun 80-an ditinggalkan para pelaku ekonomi yang pindah ke kawasan sub-urban. Mereka mendirikan zona-zona komersial yang lebih dekat dengan kawasan hunian dan juga lebih murah dan atraktif secara investasi.

Menjamurnya kawasan commercial strip yaitu koridor kawasan tempat berderetnya bangunan-bangunan komersial di daerah-daerah pinggir kota atau sub-urban ini menjadi magnet yang menyedot aktivitas ekonomi di pusat kota. Hal ini diperburuk dengan tidak hidupnya aktivitas atau interaksi sosial dikarenakan konsep fungsi campuran (mixed-use) yang menjadi syarat dinamisnya suatu kawasan tidak berlaku di kawasan-kawasan yang bermasalah tersebut.

  • Menurunnya kualitas spasial dan fisik bangunan

Permasalahan berikutnya adalah matinya aktivitas ekonomi kawasan akibat banyaknya bangunan-bangunan tua yang tidak pergunakan atau area-area yang dibiarkan terlantar. Masalah ini umumnya terjadi di kawasan-kawasan yang memiliki sejarah panjang sebagai sentra ekonomi dimasa lampau. Namun seiring dengan kemajuan jaman ia ditinggalkan karena tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan ekonomi modern. Di kawasan Shamian Island di Guangzhou, yang dahulunya merupakan kawasan bisnis konsuler internasional antara negara-negara Barat dan Cina, belasan bangunan-banguan kolonial yang unik terlantar dan dihuni oleh para tuna wisma secara ilegal. Hal yang sama juga ditemui di beberapa sudut kawasan Jakarta Kota dimana banyak ditemui bangunan-bangunan kolonial yang rusak terlantar dalam skala yang cukup besar.

  • Buruknya citra kawasan

Suatu kawasan urban seringkali ditinggalkan dan tidak diminati oleh para pelaku ekonomi dikarenakan citranya buruk sebagai sebuah kawasan. Citra buruk yang lazimnya terjadi dikarenakan oleh aktivitas sosial yang ekstrim seperti tingginya kriminalitas, dominannya sektor informal atau kuatnya ketidakteraturan sistem kota. Kawasan Mongkok di Hong Kong tidak begitu diminati oleh pelaku-pelaku properti modern papan atas di Hong Kong karena citra negatifnya sebagai kawasan kriminalitas dan pelacuran dengan kualitas fisik lingkungan yang buruk. Hal yang sama juga terjadi di kawasan Senen di Jakarta. Sejak krisis moneter, kawasan ini terdominasi oleh sektor informal yang tidak terkontrol dan premanisme yang menjamur. Hal ini menyebabkan banyak pelaku ekonomi yang mundur teratur dan pindah ke kawasan lain di Jakarta yang lebih baik.

  • Tidak memadainya/memburuknya infrastruktur kawasan

Masalah lainnya dalam konteks ini adalah tidak memadainya sistem infrastruktur kota. Kualitas sarana transportasi dan jaringan utilitas seperti air bersih, listrik dan telekomunikasi yang buruk sering menghambat aktivitas ekonomi yang terjadi sehingga mengakibatkan terjadinya efek high-cost economy. Contohnya adalah kawasan Xin Tian Di di Shanghai sebelum sukses direvitalisasi. Kawasan yang pernah dihuni oleh ribuan penduduk miskin kota ini sebelumnya sangat terlantar dengan akses yang buruk terhadap jaringan air bersih dan telekomunikasi. Hal ini menurunkan minat para pelaku ekonomi untuk beraktivitas di kawasan tersebut.

III. STRATEGI REVITALISASI KAWASAN URBAN

Dari pengalaman beberapa kawasan di kota-kota besar di Asia yang berhasil di revitalisasi, sekurangnya terdapat 5 strategi pembangunan yang bisa dijadikan studi kasus dalam kesuksesannya merevitalisasi suatu kawasan urban. Strategi-strategi ini antara lain:

1. Tersedianya inisiatif politik (political will) yang kuat dari pemerintah dalam mendorong percepatan proses revitalisasi ini.

2. Dibentuknya satu badan pengelola kawasan yang akan direvitalisasi dimana anggotanya terdiri dari para pemangku kepentingan (stake holders) di kawasan tersebut.

3. Memiliki satu strategi identitas ekonomi (district economic identity) yang unik dan kompetitif untuk bisa bersaing dengan kawasan-kawasan urban lainnya.

4. Memiliki konsep pengembangan kawasan campuran (mixed-use) yang terpadu dan terintegrasi (integrated development).

5. Memiliki strategi pentahapan (phasing strategy) yang pragmatis. Proses revitalisasi dimulai di area yang paling cepat dan mampu merepresentasikan wajah baru kawasan tersebut.

III.1 Inisiatif politik pemerintah kota yang kuat.

Banyak kota-kota di negara berkembang di Asia yang tidak menyadari bahwa kawasan-kawasan urban itu memiliki umur ekonomi atau economic life cycle yang dalam jangka waktu tertentu harus didaur ulang. Kawasan Far East Square di Singapore adalah contohnya. Kawasan yang dahulunya berupa ruko-ruko tradisional dikawasan Chinatown yang sudah tidak mampu bersaing secara ekonomi kemudian direvitalisasi di akhir 90-an untuk menjadi kawasan wisata urban yang sukses dengan tema resto/café/bar atau culinary district.

Adalah kemauan politik pemerintah yang menjadi kunci utama keberhasilan konsep revitalisasi. Pemerintah kota sebagai pemegang otoritas politik harusnya melihat revitalisasi sebagai peluang. Urban Redevelopment Authority (URA) di Singapura dan Hongkong adalah badan pemerintah yang paling aktif dalam mengembangkan konsep-konsep revitalisasi untuk menghidupkan kembali kawasan-kawasan tua yang mati secara ekonomi.

URA di Hongkong bahkan mengkonsepkan visi dan misinya dengan 4 pilar strategi perencanaan kota: Redevelopment untuk kawasan yang dikembangkan samasekali baru dilahan yang mati atau kosong. Revitalisation untuk mengembalikan denyut ekonomi di kawasan urban yang tua dan mati secara ekonomi. Rehabilitation untuk bangunan-bangunan yang sudah memburuk kualitas fisiknya. Preservation untuk kawasan dan bangunan yang memiliki signifikansi sejarah atau kualitas arsitektural yang harus dilestarikan.

III.2 Memiliki 1 badan pengelola kawasan

Di beberapa kasus kawasan urban yang direvitalisasi, kompleksitas masalah dan skala luasan kawasan seringkali memerlukan strategi managemen kawasan yang khusus. Untuk model pertama bisa kita lihat di negeri Cina. Di Cina dimana tanah sepenuhnya dimiliki negara, pengelolaan kawasan Xin Tian Di di Shanghai dan kawasan historis Shamian Island di Guangzhou diberikan sepenuhnya kepada developer yang diberi konsesi bisnis untuk merevitalisasi dan mengembangkan kawasan-kawasan ini. Xin Tian Di di kelola oleh developer Shui On Properties. Shamian Island oleh Swire Properties. Keduanya developer besar dari Hongkong. Dengan konsep ini, revitalisasi ekonomi dan fisik suatu kawasan urban menjadi terkendali dan terkontrol dengan baik.

Model kedua adalah seperti di Singapura dan Hongkong, dimana badan pengelola kawasan yang direvitalisasi tetap dari pemerintah. Ini terjadi dikarenakan badan pemerintah ini sudah cukup memiliki pengalaman solid dan visi ekonomi global yang kompetitif. Proyek revitalisasi Clarke Quay di kawasan Singapore River yang di revitalisasi sebanyak 2 kali adalah hasil dari konsep revitalisasi berbasis urban tourism yang langsung dilakukan dan dimotori oleh URA.

Untuk kasus di Indonesia dimana pada umumnya badan pemerintah tidak sepro-aktif URA Singapura atau Hongkong, maka terbentuknya badan pengelola kawasan sebagai mitra pemerintah yang terdiri dari para pemangku kepentingan (stake holders) lokal menjadi sangat krusial. Jika perannya tidak sebagai badan pengambil keputusan teknis seperti contoh di Cina, setidaknya badan ini punya peran kuat dalam menentukan strategi dan konsep yang cocok untuk kawasan yang akan direvitalisasi tersebut.

III.3 Memiliki identitas ekonomi baru yang kompetitif

Salah satu alasan matinya aktivitas ekonomi di kawasan urban adalah ketidakmampuan kawasan tersebut untuk beradaptasi terhadap tantangan ekonomi baru. Karenanya salah satu konsep strategi revitalisasi terpenting adalah melakukan reposisi identitas ekonomi atau economic re-positioning. Contohnya antara lain adalah kawasan Far East Square di Chinatown dan kawasan Mohamed Sultan, keduanya di Singapura, berhasil direvitalisasi dari kawasan perdagangan umum dan hunian yang terlantar menjadi kawasan wisata makan dan hiburan yang aktif dan sukses. Kawasan Jalan Bukit Bintang di Kuala Lumpur yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kawasan perdagangan yang moderat, sekarang menjadi ikon pariwisata urban di Malaysia yang dikenal secara global.

Kota yang sukses secara ekonomi umumnya berhasil membagi kawasannya ke dalam distrik-distrik yang memiliki peran ekonomi yang berbeda-beda namun saling komplementer. San Francisco di Amerika Serikat adalah contoh yang baik dalam konteks ini. Kota ini membagi wilayahnya kedalam distrik budaya di Yerba Buena, Distrik bisnis di Market Street, Distrik Wisata di Fisherman Wharf, Distrik kreatif di SoMa, Distrik pendidikan di Golden Gate Park dan distrik hunian di perbukitannya.

III.4 Memiliki konsep pengembangan kawasan yang terpadu

Kesuksesan kawasan-kawasan yang direvitalisasi di Singapura, Kuala Lumpur dan Shanghai antara lain diperkuat oleh konsep Master Plan yang terpadu. Dokumen Master Plan ini memuat strategi-strategi perencanaan kawasan yang komprehensif. Contohnya antara lain Master Plan untuk revitalisasi Singapore River dalam upayanya mereposisi kawasan ini dalam menangkap peluang ekonomi global dari pariwisata urban yang sangat potensial. Di kawasan Boat Quay dan Clarke Quay yang berada di sepanjang Singapore River ini, konsep tata guna lahannya menggunakan pendekatan konsep high & best use dan dynamic tenant mix yang dilengkapi dengan panduan desain spasial kawasan dan desain perangkat streeetscape yang atraktif.

Biasanya untuk kawasan yang kepemilikan lahannya cukup kompleks dan dimiliki banyak pihak maka dokumen Urban Design Guidelines (UDGL) sebagai perangkat kendali desain kawasan atau bangunan menjadi penting. Ketika investasi mulai masuk dan pembangunan fisik mulai dilakukan maka UDGL berperan sebagai panduan dalam menyelaraskan konsep fisik dengan tema ekonomi keseluruhan kawasan.

III.5 Memiliki strategi pentahapan (phasing strategy) yang pragmatis

Pada umumnya kawasan urban yang direvitalisasi merupakan area yang cukup luas, sehingga tidak mungkin mengembangkan seluruh kawasan dalam waktu bersamaan. Karenanya strategi pentahapan (phasing strategy) menjadi krusial. Tahap awal atau proyek perintis umumnya dipilih di area yang paling mudah mengundang investasi dan area yang mampu merepresentasikan dengan kuat citra baru kawasan yang direvitalisasi.

Contoh yang baik adalah strategi pentahapan pembangunan di kawasan Xin Tian Di di Shanghai. Di kawasan seluas 32 Ha ini, proyek rintisan dimulai di zona historis seluas 4 Ha dan ruang terbuka berupa danau seluas 3 ha. Zona historis ini, yang didominasi bangunan kolonial peninggalan Perancis, dikonservasi dan direkonstruksi seperti aslinya untuk dirubah fungsinya menjadi restoran/café/bar kelas satu. Strategi ini terbukti sangat sukses. Gabungan antara area konservasi yang unik dan sukses secara bisnis dengan danau buatan ini menjadikan kawasan ini sebagai kawasan favorit atraktif untuk investasi properti di Shanghai.

IV. KESIMPULAN

Berkaca pada kawasan-kawasan urban percontohan dalam pembahasan di atas, terlihat, bahwa konsep dan strategi revitalisasi haruslah dilakukan secara inovatif dan komprehensif. Inovatif artinya pendekatan perencanaan kawasan revitalisasi yang isu utamanya berbeda-beda harus diselesaikan dengan inovasi-inovasi konsep yang kreatif dan tidak semata-mata selalu berdasarkan teori-teori umum perencanaan/perancangan kota. Komprehensif artinya semua aspek permasalahan dan keterlibatan semua pihak haruslah diselesaikan dan dilibatkan dari proses konsep sampai proses implementasinya.

Keberhasilan merevitalisasi kawasan-kawasan urban bermasalah ini ternyata secara tidak langsung bisa menjadi salah satu solusi dalam merespon permasalahan-permasalahan urban dalam konteks yang lebih besar sebagai dampak dari urbanisasi dan cepatnya perubahan budaya urban pada kawasan perkotaan di kota-kota besar di Asia.

6 Wasiat Eisenman

Di Torino yang dingin berangin, menyeruput secangkir cappucino menjadi hal kecil yang  luar biasa. Kelegitan kopi terbaik yang pernah saya minum hadir setiap pagi. Di kota tempat kongres UIA bulan Juli lalu ini tidak ditemukan satupun café Starbucks. Mungkin mereka minder dengan kualitas cappucino khas orang Italia. Apalagi jika yang menyeduh adalah Nicoletta, gadis ramping nan cantik mirip Angelina Jolie yang melayani delegasi Indonesia di restoran Vittorio. Perfecto.

Dari sekian banyak acara dan ceramah dari para arsitek dunia di kongres UIA ini, ada satu kuliah dari Peter Eisenman yang terus mengiang-ngiang di telinga saya. Dengan usianya yang sudah tua dan gayanya yang kebapakan, Eisenman mengemukakan sedikitnya 6pesan tentang tentang arsitektur kontemporer.

Pertama. Eisenman mengingatkan bahwa kita sedang berada dalam krisis diskursus arsitektur. “Kita berada di dekade yang tidak menawarkan nilai baru,” ujarnya. Yang ada hanya “lateness” atau kebaruan demi kebaruan geometri arsitektur yang berubah secara periodik tahunan, bulanan atau bahkan mingguan. Menurutnya tidak ada kegairahan perdebatan arsitektur dunia seperti halnya ketika arsitektur Modern bergeser ke Postmodern. Ataupun kegairahan ketika kerumitan dan kegeniusan diskursus dekonstruksi Derrida dipinjam oleh para arsitek dunia untuk menjadi wacana hangat di jamannya.

Kedua. Eisenman melihat banyaknya karya arsitektur kontemporer yang sibuk dengan geometri yang semakin rumit, namun seringkali tidak memiliki kualitas yang mampu menghadirkan makna mendalam. “Just a piece of meaningless form,” kritiknya. Selain itu, banyak pula arsitektur yang tidak mampu memperkuat konteks kota dan budaya tempat ia berdiri. Karenanya Eisenman membenci Dubai. Baginya Dubai adalah sirkus arsitektur. Segala bentuk bisa hadir tanpa korelasi, tanpa preferensi dan tanpa didahului oleh esensi `livability’ atau roh berkehidupan dari sebuah kota. Kota adalah untuk manusia.
Dan Dubai tidak memilikinya.

Ketiga. Eisenman merenungi bahwa karya arsitektur seharusnya bisa dirasakan sampai ke lerung hati terdalam. Arsitektur tidak hanya cukup menjadi sebuah entitas dan objek visual semata. Arsitektur terbaik adalah arsitektur yang mampu menyentuh psikologis manusia secara emosional. “let the heart be your judge,” ungkapnya. Arsitektur harus mampu mengalirkan makna-makna di ruang-ruang tiga dimensional itu. Renungannya ini sejalan dengan konsep `tactility’ yang didengungkan sosiolog Kenichi Sasaki yang memuji arsitektur yang menstimulasi seluruh indra manusia. Arsitektur yang tidak memanjakan indra visual semata.

Keempat. Eisenman mengingatkan kita, terutama para mahasiswa arsitektur, untuk tidak mendewakan komputer. Eisenman mengkhawatirkan generasi sekarang yang menggantungkan 100 persen proses desain dengan komputer. “Mereka menjual keindahan melalui manipulasi photoshop,” debatnya. Dengan imaji-imaji yang secara visual spektakuler seolah urusan sudah selesai. Baginya proses desain harus
dimulai dari kerja keras kontemplasi berpikir. Konsep desain harus mampu dirasakan dengan hati. Kemudian mengalir deras ke syaraf-syaraf di sepanjang jari-jari tangan. Karenanya sensitivitas indrawi masih ia anggap yang terbaik dalam melatih pencarian konsep berarsitektur,

Kelima. Eisenman berpesan bagi para arsitek di negara-negar berkembang untuk tetap optimis dan selalu merasa beruntung. Beruntung karena pada umumnya Negara berkembang seperti kebanyakan negara di Asia masih memiliki referensi eksotisme budaya. Budaya yang masih memiliki tradisi kultural sebagai sumber konsep, legenda yang emosional sebagai sumber makna dan ritual referensional sebagai sumber cerita.Kekayaan-kekayaan kultural inilah yang tidak dimiliki di negara Barat seperti
halnya Amerika Serikat tempatnya bermukim dan berpraktek.

Keenam. Eisenman menceritakan bahwa tiada yang lebih bermakna dalam profesi arsitek selain dari sebuah ketulusan pertemanan dan kesetiakawanan sesama arsitek. Ia kemudian bercerita tentang struktur vertikal di proyek Galia Cultural di Spanyol yang ia bangun sebagai perwujudan wasiat terakhir dari mendiang sahabatnya John Hedjuk. Mendiang koleganya yang sering menjadi teman minum kopi, sahabat berdiskusi dan kritikusnya selama mereka berpraktek di New York. Persahabatan adalah keindahan.

Itulah enam pesan dari arsitek yang mendedikasikan dirinya untuk terus mengajar dan menularkan pemikiran-pemikiran kritis kepada ratusan muridnya dan ribuan pengagumnya. Dunia arsitektur yang saat ini miskin provokasi memang membutuhkan kehangatan pemikiran Eisenman.

Sehangat dan semenyentak cappucino yang diseduh Nicoletta, teman kita dari Torino. Kita memang butuh kehangatan yangmenyentakkan syaraf sekaligus menyegarkan pikiran.

Setiap pagi.

Torino, Juli 2008.

 

Merebut ruang yang hilang

Kota sebagai Ruang Publik

 Kota adalah simbol peradaban. Tinggi rendahnya sebuah peradaban manusia bisa dilihat dari takaran kompleksitas fisik dan struktur sosial sebuah kota. “City air makes you free,” cetus pepatah Jerman kuno. Ini karena kota adalah artefak terbesar dari aspirasi budaya manusia. Tempat mimpi beradu dan ambisi hidup bebas bersaing.

 

 Kekayaan peradaban Barat yang lahir di Yunani kuno pun berasal dari dinamika  kota atau Polis di Athena. Di sana, kualitas spasial dan organisasi sosial umumnya hadir di ruang-ruang publik. Teater, stadium, kuil peribadatan sampai Agora (pasar yang juga berfungsi sebagi forum publik) adalah tipologi-tipologi fungsi yang hadir untuk merespon pentingnya ruang publik.

 

 Pentingnya kota sebagai wajah peradaban bisa dilihat bagaimana masyarakat Romawi Kuno memberikan istilah untuk  kota berkala besar (civis atau city) dengan kota berskala kecil (urbs atau town). Dari konsep ’civis’ inilah lahir kata ’civil’ dan ’civilized’ yang bermakna beradab. Konsep ini sengaja untuk membedakan perilaku warga kota dengan perilaku kaum pedalaman atau ’country side’ yang cenderung dianggap kurang beradab (uncivilized). Sama halnya dengan ungkapan ’urbane’ yang berlaku untuk konteks komunitas di kota kecil Romawi.  Sementara padanan kata ’kota’ sendiri terlahir dari kata ’kuta’ atau ’karta’. Seperti terdapat pada Kartasura, Kota Gede, Surakarta atau Yogyakarta.

 

 Karenanya urbanitas sejatinya adalah modernitas. Modernitas lahir di kota. Urbanisme pada awal Renaisans dan Barok adalah konteks munculnya pemikiran metafisik Barat seperti halnya  konsep ‘matesis universalis’ yang dicetuskan Rene Descartes di tahun 1637. Filosofi modern yang mengagungkan rasionalitas ini menyandarkan wacananya pada analogi-analogi dinamika kota yang terjadi di ruang publik.  ”Not all life is modern, but all modern life is city life,” ungkap sosiolog Zygmunt Bauman

 

 Karenanya ruang publik adalah elemen terpenting dalam peradaban kota.  Ia menjadi wadah lahirnya kerekatan sosial yang bisa membawa kota menuju masyarakat madani atau  civil society. Dalam sejarahnya, seperti diwacanakan Habermas, ruang publik atau offentlichkeit  ini menjadi wadah dari institusi kelas menengah yang punya pengaruh kuat dalam proses revolusi sosial.

 

 Kekuatan kelas menengah kelas borjuasi di Eropa misalnya tumbuh berkembang di kafe-kafe yang menjadi ruang untuk mendiskusikan isu bisnis sekaligus isu-isu kemasyarakatan.  Dalam sejarahnya, di Eropa Timur, kafe menjadi ajang untuk berdiskusi politik dan isu-isu besar dunia, Bahkan Trosky pun tengah mengirup kopi di kafe saat terjadinya revolusi Oktober di Rusia. Khususnya di Paris, budaya diskusi di kafe-kafe ini membidani lahirnya karya-karya seni dan sastra modern.

 

 Ruang Publik sendiri sejatinya adalah ruang demokratis tempat bertemunya semua khalayak.  Ia milik semua orang. Ia menjadi tempat manusia bertoleransi terhadap perbedaan. Ia menjadi di tempat manusia berlatih menghadapi kejutan-kejutan sosial. Pada puncaknya, toleransi pluralisme pada ruang publik ini akan mendorong lahirnya konsepsi public domain, yaitu wacana tempat kita mendiskusikan ruang publik atau bertukar pikiran antar grup sosial yang berbeda. Media publik  seperti halnya koran, televisi dan ruang maya di internet, kemudian menjadi sarana dalam bernegosiasi di ruang publik tadi. Syaratnya, public domain ini haruslah independen.

 

 8  Permasalahan Spasial & Sosio-kultural  Kota dalam Perspektif Ruang Publik

 [1] Ketidaksiapan hidup berkota secara mendasar

Secara mendasar, permasalahan di kota-kota besar Indonesia seperti halnya Jakarta, justru bukan melulu dari ketidaksiapan sistem ruang dan spasialnya saja, akan tetapi lebih ekstrim yaitu disebabkan oleh ketidaksiapan dan ketidaktahuan tentang esensi budaya berkota atau ’being urban’ oleh warganya sendiri. Mengerti budaya berkota atau dengan matang, artinya kita siap untuk bernegosiasi terhadap 4 aspek kehidupan kota: densitas, heterogenitas, anonimitas dan intensitas sosial.

 

 Banyak yang menyimpulkan bahwa Jakarta bukanlah kota dalam arti yang sebenarnya. Ia hanyalah sebuah aglomerasi dari perkampungan-perkampungan yang membesar. Jakarta adalah kampung raksasa.  Carut marut fisik dan sistem kota Jakarta  sedikit banyak dipengaruhi oleh masyarakat yang secara psikologis ternyata tetap berperilaku pikir bawaan dari desa. Dengan pemahaman tentang konsekuensi hidup berkota yang terbatas mereka harus menyelami keseharian konteks sosial urban dengan intensitas yang ekstrim.

 

Akibatnya sangat fatal. Benturan-benturan budaya pun tidak terelakkan. Tidak adanya respek terhadap ruang publik dan menegasikan hak-hak warga kota lainnya sering terjadi.  Jalur pedestrian seringkali diambilalih oleh pedagang kakilima, diintervensi oleh sepeda motor,  atau diokupasi sebagai pangkalan ojek.  Perkampungan-perkampungan kota pun seringkali memiliki tata hukum dan nilai sosial sendiri.  Hidup membangun rumah di tanah-tanah tidak bersertifikat menjadi hal yang lazim.

 

 Permasalahan besar lainnya justru datang dari kalangan yang secara ekonomi lebih mapan dan secara sosial lebih siap. Mereka ini umumnya tidak memahami filosofi hidup berkota yaitu bertoleransi dengan heterogenitas dan bernegosiasi dengan densitas. Secara ekonomi golongan ini hidup lebih baik namun seringkali menegasikan dan tidak mampu berbaur dengan baik dengan golongan dan kelompok diluar mereka. Secara spasial hal ini diperparah dengan tawaran-tawaran cara hidup di kawasan-kawasan ekslusif berbenteng tinggi berdensitas rendah. Maka bom waktu sosial ini pun hanya menunggu waktu untuk tiba-tiba meledak dan menghancurkan sistem sosial kota.

 

 Esensi berkota atau ’being urban’ akhirnya menjadi penting untuk dipahami oleh setiap warga kota atau pendatang yang bermigrasi ke kota. Di  kota Tokyo misalnya, setiap pendatang yang akan bergabung menjadi warga kota harus ditatar dan dikuliahi tentang tata tertib, aturan dan etika hidup di kota Tokyo. Hal ini untuk menjamin bahwa semua warga kota memahami esensi dan nilai-nilai  filosofis hidup di kota besar.

 

 [2] Ideologi ’visuality over tactility’

Kota yang baik mampu memberikan pengalaman ruang yang kaya. Pengalaman tersebut memberikan stimulasi pada seluruh panca indera manusia. Perjalanan di kampung Kota Gede misalnya akan membawa kita pada pengalaman melihat, mencium bau, mendengar dan merasakan tekstur sebuah ruang arsitektur atau yang disebut sosiolog Ken-Ichi Sasaki sebagai ’tactility experience’. Ini bisa terjadi karena faktor skala ruang yang baik, intim, emosional dan antropometris.

 

 Namun yang terjadi di kota-kota besar, pengalaman ruang ini banyak direduksi menjadi pengalaman visual semata. Garis sempadan banguan  yang jauh, yang terkadang tidak jelas alasan ilmiahnya telah manjauhkan hubungan emosional manusia dengan arsitektur. Akibat hilangnya aspek ’tactility’ ini, arsitekturpun menjadi asing dari konteksnya. Ia menjauh dari hakikatnya sebagai elemen urban. Ia mematikan lahirnya interaksi sosial warga kota di koridor jalan tempat arsitekur itu berdiri. Tidak ada aktivitas duduk-duduk rileks, ‘window shopping’ ataupun interaksi spasial antara arsitektur dan warga kota sebagai pilihan berkegiatan santai di konteks urban. Tidak pula eksis para urban flanuer ala Charles Baudelaire, karena tidak tersedia konteksnya..

 

 Padahal secara konsep, lahirnya peraturan garis sempadan adalah untuk memastikan adanya jarak dari ruang publik ke ruang privat. Ini awalnya ditujukan untuk bangunan-bangunan hunian atau pemerintahan/militer yang membutuhkan privasi tinggi. Namun di Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia, konsep sempadan secara membabi buta diterapkan secara salah kaprah untuk segala tipologi bangunan, termasuk secara tidak sadar didukung oleh arsitek-arsitek perancangnya.

 

 Ciri khas kota-kota Asia adalah pengalaman ruang yang emosional yang sering tidak bisa dibaca dengan lugas oleh kacamata rasionalitas Barat. Tidak heran jika Roland Barthes dalam ‘Empire of Sign’, menceritakan kebingungannya berorientasi di Tokyo. Di Tokyo, menurut Barthes, rasionalisasi urutan jalan, alamat yang mudah dibaca dari peta, ‘main street’, maupun pusat kota tidaklah hadir seperti di kota-kota Amerika atau Eropa. Ini karena, cara penduduk Tokyo berorientasi memang berasal dari pengalaman mereka menyelami ruang-ruang organik kotanya. Dari memori sebuah ‘lived space’. Bukan dari pembacaan rasionalitas sistem kotanya seperti halnya kota-kota Amerika

 

 [3] Ruang sebagai komoditas ekonomi pasar.

 Di Jakarta, misalnya, sangatlah sulit untuk mendapatkan tanah yang layak untuk alokasi rumah susun di pusat-pusat kegiatan kota. Ini dikarenakan harga dasar tanah yang terlalu tinggi sehingga tidak memungkinkan secara kalkulasi ekonomi untuk bisa direalisasikan. Di kita hajat hidup untuk khalayak ini dilemparkan ke sistem pasar bebas. Tidak dikendalikan dengan suatu sistem yang adil. Berbeda dengan Singapura dan Hongkong yang mampu mengelola sistem  pertanahan (land bank) dengan baik.

 

 Akibatnya kelas menengah bawah tidak punya pilihan lain kecuali mundur ke pinggiran kota dengan beban ongkos transportasi yang mahal atau berjejal-jejal di hunian perkampungan kota yang kurang manusiawi di tengah kota. Akibat lain yang paling mencolok namun tak terasa adalah bagaimana kapitalisme mendeformasi struktur dan wajah kota berdasarkan strata kelas ekonomi. Strata identitas ini mudah terbaca dari lokasi dan lingkungan tempat mereka tinggal. Kaum miskin kota umumnya tinggal di tempat kumuh dan sumpek, sementara kaum berpunya tinggal di lokasi mahal dan umumnya berdensitas rendah. Teori lokasi ini biasanya sebangun dengan strata sistem produksi ekonomi kapitalis yang dianutnya. Fenomena kapitalisme kota ini sering dikaji kelompok ‘Marxian Urbanism’, yang melihat kota sebagai arena konflik antar kelas sosial, seperti dirintis Manuel Castells sejak “The Urban Question” di tahun 1977

 

 [4] Privatisasi dan pembalikan makna ruang publik

Salah satu permasalahan lainnya di kota-kota besar di Indonesia misalnya adalah seringnya ruang publik dikuasai oleh pihak dan kepentingan tertentu. Ia diperebutkan dan sering dikomersialkan. Pantai Ancol di Jakarta dimana kita harus membayar untuk menikmati ruang pantai adalah contohnya. Jalur pejalan kaki yang diambil alih oleh pemilik gedung Artha Graha di Sudirman CBD dan Hotel Marriott di Mega Kuningan dengan alasan kemanan atau Alun-alun Bandung yang kini menjadi ruang milik Masjid Agung adalah contoh-contoh lainnya. Akibatnya seringkali masyarakat tidak bisa mengerti dan menghargai apa itu esensi sebuah ruang publik.

 

 Menjamurnya pusat perbelanjaan atau shopping center di kota-kota besar di Indonesia, seperti halnya Mal Pondok Indah 1& 2, Grand Indonesia, Senayan City dan Plaza Senayan dan puluhan lainnya di Indonesia adalah contoh simulasi bagaimana daya tarik realitas urbanisme sudah kalah oleh ruang artifisial dan konsumerisme. 60 persen warga Jakarta memilih menghabiskan waktu di shopping mall untuk rekreasinya. Berbelanja di shopping center ini pada dasarnya adalah simulasi pengalaman empirik berbelanja dan jalan-jalan kaum urban (strolling flaneur) di ruang-ruang kota yang dilipat, disatukan dan diminiaturkan ke dalam satu ruang atau bangunan. Sebuah simulation of urbanity dimana shopping center bertindak sebagai ruang simulacrum ala Jean Baudrillard.

 [5] Koridor jalan sebagai ruang utilitas semata

Pola pikir sebagian besar perencana dan pengelola kota biasanya melihat keberadaan ruas jalan sebagai ’engineering space’ semata untuk mengakomodasi angka-angka aliran kendaraan bermotor. Ruas-ruas jalan seperti ini juga umumnya hanya direncana berdasarkan standar teknis dan jarang didesain secara baik untuk menjadi sebuah ruang sosial yang mampu mengundang warga untuk turun berinteraksi sosial secara suka rela. 

Mulai punahnya potensi ruas jalan sebagai ruang interaksi demokratis masyarakat urban akhirnya menyebabkan kota pun menjadi rigid dan hambar. Seperti halnya robot, kota pun berfungsi secara teknis namun tidak berjiwa. Menurut sosiolog Jane Jacobs, kota-kota yang ’livable’ dimana nilai-nilai urbanitasnya berkembang dengan baik, ruang interaksi sosial masyarakat urban yang utama justru sering kali mengambil tempat di koridor jalan kota.
 
  Dalam buku klasik 'Great Streets', Allan B Jacobs secara gamblang menyatakan jalan yang masuk dalam klasifikasi 'great streets', biasanya selalu memiliki kualitas spasial istimewa dan sukses merangsang warga kota, untuk turun berinteraksi sosial dan beraktivitas urban yang sehat. Di ruas-ruas ruang publik tersebut, warga kota tidak ragu-ragu untuk melangkahkan kakinya membeli susu dan koran pagi, berjalan mengamati pajangan dikaca-kaca toko, bergurau santai di kafe-kafe pinggir jalan ataupun duduk makan siang sambil mengamati lalu lalang pejalan kaki di trotoar jalan.

   Mulai dari keriuhan koridor jalan Las Ramblas di Barcelona, eksotisme Malioboro di Yogya sampai kemeriahan Market Street di San Francisco. Kesemuanya menjadi cerminan wajah kota yang lebih manusiawi dan ’livable’. Bahkan tidak jarang, ruang linear jalan pun sering kali menjadi salah satu landmark kebanggaan warga kota, seperti halnya The Champs Elysees di Paris, ataupun Orchard Road di Singapura.

 [6] Maraknya ruang negatif (Placelessness)

Ruang negatif adalah ruang yang tidak sengaja hadir atau ruang positif tetapi digunakan bukan untuk interaksi sosial manusia kota. Ruang di depan gedung-gedung megah untuk parkir mobil atau sirkulasi kendaraan adalah contohnya. Ketimbang memberi ruang yang untuk publik berupa plaza atau taman duduk, memberikan ruang depan untuk parkir dan sirkulasi mobil ternyata tetap jadi pilihan nomor satu.

 

 Kondisi anti urban ini juga sering diperburuk dengan kemacetan kota, dimana trotoar yang sudah sempit pun sering dipakai sebagai jalur alternatif oleh motor-motor nakal saat macet akut menghadang. Bahkan di kawasan Kota di Jakarta, trotoar publik juga sering direbut oleh parkir-parkir mobil ilegal, sehingga pejalan kaki harus banyak bermanuver diantara pantat dan knalpot mobil.

 

Pantaslah interaksi antar kelas sosial warga kota tidak pernah terjadi. Peluang dan hak urban-nya direbut oleh interaksi mati kendaraan bermotor. Kota kita banyak dikepung oleh ruang-ruang tidak berjiwa atau ’placelessness’. Tidak juga heran jika konsep tua arsitek Roger Trancik tentang membludaknya ruang-ruang kota mubazir dan negatif  yang ia kategorikan sebagai  lost space  dan junk space masih berlaku di kota-kota besar kita

 

 [7] ‘Architecture of fear’ dan fungsi-fungsi non publik di lantai dasar

Tidak bisa dipungkiri, ketakutan oleh kerusuhan dan demo-demo destruktif ala Indonesia ikut memperburuk perilaku berarsitektur gedung-gedung di kota-kota besar kita. Gedung-gedung tersebut dijaga ketat dan sering dipagari secara berlebihan. Secara psikologis, para pengelola gedung pun sering terkena sindrom paranoid terhadap kehadiran publik yang lewat di depan gedungnya.

 

 Sindrom ‘architecture of fear’ ini juga membuat konsep ideal tentang pedestrianisasi di jalan Thamrin harus bersifat ala kadarnya. Pedestrianisasi ini memang secara teknis menyumbang pada kesinambungan sirkulasi pejalan kaki, namun kondisi eksisting urbannya menjadikan interaksi spasial antara arsitektur dan warga kota menjadi hal yang sangat mustahil.

 

 Belum lagi sebagian besar fungsi-fungsi di lantai dasar yang cenderung tidak bersifat publik. Hal ini berakibat pada matinya kegiatan koridor urban di sore maupun malam hari. Kehadiran fungsi publik yang esensial seperti halnya restoran dan café pun malah umumnya menempati lantai-lantai atas di gedung perkatoran, yang jelas-jelas tidak berhubungan langung dengan ruang publik atau koridor jalan.

 

 [8] Ketidakadaan konsep ‘urban linkage’ antar bangunan

Pentingnya konsep bertetangga yang baik di lingkungan kota untuk manusia juga berlaku untuk arsitektur. Sekalinya berdiri di konteks urban, maka arsitektur yang berperilaku positif terhadap konteksnya yang lebih besar. Saat ini kota-kota kita didominasi oleh ‘look at me architecture’ yang egois dan hampir tidak pernah memiliki keterkaitan dengan bangunan-bangunan di sebelahnya. Konsep egois ‘parcel-by-parcel development’ ini bermuara pada terputusnya sirkulasi publik yang menerus dan nyaman.

 

 Akibatnya hanya untuk menuju suatu tempat yang tidak jauh dari gedung tempatnya bekerja, warga kota harus menggunakan kendaraan bermotor atau beresiko tertatih-tatih kelelahan dan kepanasan jika memilih berjalan kaki.

 

 Salah kota yang ideal dari konsep ‘urban linkage’ atau ketertautan urban ini adalah kota Hong Kong. Ia menerapkan berlapis-lapis sarana sirkulasi urban antar bangunan yang nyaman.  Dari mulai koneksi antar lobi bangunan yang bisa dilalui publik sampai jembatan-jembatan di lantai atas yang menghubungkan puluhan bangunan di kawasan bisnisnya. Hong Kong juga memiliki eskalator publik terpanjang di dunia yang meliuk-liku membelah kota dan menjadi alat sirkulasi urban antar bangunan yang banyak terletak di kemiringan yang curam.

Desain Urban sebagai Alat Kolonialisme

LORONG-LORONG itu terasa sempit, gelap dan becek. Ujungnya pun selalu hilang dipeluk kelokan-kelokan yang meliuk. Hilang orientasi terasa begitu menakutkan, salah arah terasa begitu mencemaskan. Menelusuri kota tua ini bak beradu nasib di dalam permainan labirin yang tak berujung pangkal. Gampang masuk, susah keluar.

Kefrustasian itulah yang menyergap serdadu-serdadu Perancis ketika berkejar-kejaran dengan para pejuang muslim di Casbah, Algeria. Derap langkah sepatu lars mereka selalu menjadi tertatih-tatih dan perlahan ketika memasuki lorong-lorong kota tua tempat dahulu bajak laut terkenal Barbarossa ini bermukim. Naluri berorientasi atau mental map serdadu-serdadu kulit putih ini serasa mati kutu ketika bertemu dengan pola organik kota muslim tua ini.

Kefrustasian para serdadu perancis adalah tawa kemenangan bagi pejuang Casbah. Bagi mereka, kelokan-kelokan jalan di kota tua ini begitu sempurna bagi penyusupan dan strategi gerilya. Secepat kilat mereka menyerang pasukan penjajah Perancis, secepat itu pula mereka lenyap ditelan bumi Casbah. Artileri-artileri modern pasukan Perancis pun terdiam, tak berkutik dan tertahan diujung jalan.

Di tahun 1958, penguasa kolonial Perancis akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Untuk menumpas gerakan gerilyawan ini, struktur kota Casbah haruslah dihancurkan atau minimal dikikis perlahan-perlahan. Maka diundanglah para arsitek aliran Modern dari Perancis untuk mendesain struktur baru di batas kota dengan pola grid, lengkap dengan boulevard lebar-lebar ala kota Paris. Kawasan baru ini kemudian dihuni oleh ras kulit putih, sementara ribuan warga asli diusir paksa ke luar untuk menempati pemukiman baru sejauh 10 kilometer dari Casbah dengan pola desain urban yang sama untuk memudahkan pengontrolan.

Dengan pola morfologi kota yang baru ini, penguasa Perancis mengharapkan kota Casbah tradisional bisa dimatikan secara sosial, ekonomi maupun politik. Mereka kemudian menargetkan minimal 50 persen penduduk muslim asli harus terusir dari kota yang dulu bernama Icosum ini. Icosum konon adalah sebuah pusat perdagangan kuno di Mediterania yang konon didirikan sosok mitologi Hercules.

***

SELAIN dipakai sebagai jerat kontrol terhadap lingkungan binaan kaum terjajah, praktek desain urban juga sering diboncengi sebagai media yang jitu untuk mengekspresikan hegemoni kaum kolonial. Fenomena ini terlihat jelas jika kita membaca morfologi kota Delhi di India. Morfologi kota lama atau Old Delhi yang sumpek dan super padat terlihat begitu kontrasnya dengan morfologi kota baru atau New Delhi yang lapang dan lega rancangan para arsitek kolonial Inggris.

Pengap, gelap, kotor dan bau adalah aliran nafas yang biasa dihirup etnis pribumi India dalam keseharian di Old Delhi. 8 sampai 12 anggota keluarga telah terbiasa dan rela berbagi ruang untuk sekadar berteduh di hunian sempit yang rata-rata beralaskan tanah merah ini. Ironisnya, hanya beberapa ratus meter dari mereka, puluhan kapling-kapling luas untuk tipologi rumah kebun yang berkepadatan rendah begitu mendominasi kawasan New Delhi yang rata-rata dihuni etnis kulit putih.

Segregasi etnis dan pendekatan mono-neighborhood sebagai konsep zoning di Delhi ini juga dipertegas dengan keberadaan ruang terbuka yang begitu luasnya sebagai wilayah penyangga. Ruang terbuka yang rata-rata selebar lapangan bola Senayan ini juga dirancang pihak kolonial Inggris sebagai ruang pertahanan yang strategis jika terjadi pemberontakan pihak pribumi dari Old Delhi.

Begitu kuatnya aroma hegemoni kolonial di India, sampai-sampai keberadaan produk-produk desain urban paksaan kaum kolonial atau Barat pun dijadikan tolak ukur kemajuan budaya mengkota mereka. Di tahun 1951, desain urban untuk Chandigarh sebagai ibukota Punjab pun diserahkan kepada pelopor arsitekur Modern yaitu Le Corbusier. Rasa inferior pribumi India ini begitu kental ketika mereka mengamini tudingan Corbusier bahwa India tidak punya warisan urbanitas yang baik untuk dijadikan referensi. Mereka juga pasrah saja ketika dirayu bahwa arsitektur Modern-lah yang bisa menjadi identitas baru India. Namun India kemudian harus membayar mahal ketika sejarah akhirnya membuktikan bahwa Chandigarh ternyata malah dijadikan sebagai salah satu contoh dari kegagalan gerakan arsitektur Modern.

Di Indonesia sendiri ketika era kolonialisme Belanda, jerat kontrol melalui desain urban ini juga muncul sejak awal abad ke-19. Menurut Bagoes P. Wiryomartono, konsep segregasi etnis antara pribumi dan kulit putih Belanda di Indonesia biasanya diperhalus dengan penempatan daerah transisi berupa kampung-kampung yang dihuni oleh etnis Cina, Arab maupun India. Namun, di kota-kota dengan pusat kekuasaan tradisional seperti halnya Yogyakarta, Surakarta ataupun Cirebon, pola segregasi etnis ini tidaklah begitu terlihat.

***

Menurut sejarawan Michele Lamprakos, sejarah kolonialisme dalam konteks kota dan arsitektur ini memang biasanya menyeret para arsitek untuk ikut menjadi agen kolonialisme aktif di negara-negara terjajah. Visi-visi radikal seringkali ditancapkan para arsitek dengan tujuan agar fisik kota dan arsitektur rancangan mereka bisa terbawa ke masa depan sebagai artefak dan simbol hegemoni kaum kolonialis.

Visi-visi radikal ini bisa terlihat jelas pada desain urban kota Mexico City yang dibangun ulang setelah kotanya dihancurkan. Terbaca pada desain urban berkepadatan rendah Kota New Delhi yang berdampingan dengan slum padat di Old Delhi. Terekam pada pemisahan zoning antara kaum koloni baru dan penduduk asli diawal pendirian kota New York. Terlihat juga pada pelarangan pembangunan lingkungan binaan kecuali untuk kaum koloni Inggris di Sydney, Australia.

Contoh-contoh diatas, menurut sejarawan P.J. Taylor, merupakan kelaziman dari perencanaan kota-kota di dunia baru yang terjadi pada rentang waktu antara tahun 1500 sampai 1950. Pada awal-awal penaklukan dunia baru ini, menurut sejarawan Anthony King, kaum kolonialis biasanya selalu memandang dan membelah dunia ini menjadi dua strata. Strata pertama adalah masyarakat berkulit putih, berbudaya maju, beragama Kristen, dan berasal dari daratan Eropa yang dulu sempat disebut ‘Western Christendom’. Sedangkan masyarakat terbelakang, kulit berwarna, penganut non-Kristen, dan negeri-negeri di luar daratan Eropa dilecehkan sebagai strata lapis kedua. Dengan cara pandang inilah mereka kemudian melakukan pembenaran atas nafsu kolonialnya.

Misi mereka di dunia baru juga sering mereka sebut sebagai misi memberadabkan uncivilized culture. Bahkan terkadang misi suci agama pun sering dibonceng sebagai alat justifikasi dalam pemberangusan budaya maupun pengurasan kekayaan alam negeri-negeri jajahan. Berbagai cara seringkali mereka halalkan termasuk melalui represi militer, desain urban, politik adu domba, pembelokan sejarah maupun pengontrolan psikologis kaum terjajah melalui konsepsi orientalisme.

Konsepsi orientalisme sendiri yang menurut Edward Said merupakan kerangka psikologis dalam memahami emansipasi dan pola pikir bangsa terjajah, ternyata malah diselewengkan oleh para kaum kolonialis. Orientalisme ini kemudian sering digunakan sebagai metoda terakhir untuk menyempurnakan penaklukan peradaban dan kebudayaan kaum tersubjugasi, seperti halnya kasus Snouck Hurgronje di Aceh atau kasus William Jones di India

Di pasca kemerdekan di dunia ketiga pun, aroma kolonialisme ini masih begitu terasa walaupun sudah berubah bentuk. Menurut King yang mengutip F. Jameson, kolonialisme terhadap negara ketiga di pasca kolonial ini tetaplah eksis menjadi wajah baru dengan istilah yang ia sebut sebagai imperialist capitalism. Kekuatan besar kapital dari Barat di pasca kolonial ini memang secara implisit menyeret kembali para arsitek dan perancang kota untuk menjadi agen aktif dari kolonialisme jenis baru ini.

Dengan kekuatan kapital ini, biasanya negara-negara Barat bisa seenaknya menyetir wujud fisik lingkungan binaaan di dunia ketiga yang terkadang hanyalah menjadi misi pelebaran pangsa pasar produk-produk mereka juga. Permukiman sub-urban yang membengkak tidak terkontrol di Jakarta adalah salah satu contohnya. Sehingga terkesan bahwa bermukim yang ideal itu selalu identik dengan tinggal di sub-urban. Padahal banyak sekali alternatif-alternatif budaya bermukim lainnya yang belum pernah dielaborasi secara mendalam untuk mengakomodasi tekanan dahsyat dari urbanisasi demografi. Konsep budaya bermukim mixed-use di kota yang efisien seperti halnya di daerah Pecinan, kemudian terlihat mulai punah ditelan gaya hidup rekaan masyarakat Barat tersebut.

Mudah-mudahan sejalan dengan bertambahnya usia republik ini, bertambah pula kearifan nurani kita untuk tidak gampang terjebak dengan lilitan kolonialisme kapital tersebut. Semoga pula kita bisa dengan jernih mengambil hikmah dari sejarah kolonialisme kota-kota dunia untuk memperkaya kita dalam mencari wujud lingkungan binaan yang demokratis, humanis dan cocok menurut ukuran kita, bukan ukuran mereka.

Bius gaya hidup pada lingkungan binaan di jaman Orde Baru memang sering melenakan kita. Mimpi indah dan mimpi buruk seringkali bertukar tempat tanpa kita sadari. Mungkin bagi kaum marjinal saat ini, ketimpangan sosial yang mereka warisi dari era tersebut seolah tidak ada bedanya dengan penderitaan keseharian kakek nenek mereka di jaman kolonialisme Belanda dulu. Bahkan seperti Gus Dur bilang, bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini -pada momen reformasi 1998 lalu- baru mungkin baru memulai kemerdekaannya.

Dirgahayu Indonesia

Menyelamatkan peradaban dengan desain

[1]
Seorang ibu tua gemuk dalam wajah yang lelah terlihat menenteng sebuah
kursi. Ia sumringah tersenyum puas. Antriannya selama berjam-jam dalam
panas terik tidaklah sia-sia. Sebuah kursi cantik, karya desainer
furnitur Inggris terkenal Tom Dixon, ia dapatkan dengan gratis.  Hari
itu, dalam rangka London Design Festival, Tom Dixon membagi-bagikan
ratusan kursi karyanya gratis kepada publik. Setelah dipamerkan
seharian dalam bentuk seni instalasi di ruang luar, hanya dalam tempo
15 menitan ratusan kursinya ludes diambil para pengantri.

Itulah salah satu cara Inggris mempopulerkan wacana desain. Desain
menjadi kata yang sangat populer minggu itu. Pada pertengahan
september lalu seluruh London seperti kerasukan wacana desain dengan
adanya London Design Festival. Festival ini menyelenggarakan pameran
karya-karya desainer muda, open house gedung-gedung privat untuk
dikunjungi umum, eksebisi kelas dunia untuk dunia interior, material-
material bangunan, ceramah umum desainer kelas dunia, seminar dan lain
sebagainya.

Inggris punya alasan.  Ia bermimpi untuk menjadi pusat desain dan
arsitektur dunia. Untuk visi itu, maka masyarakatnya harus dididik
untuk melek desain. Desain harus menjadi keseharian. Wacana`good
design is good business’ harus menjadi kebutuhan. Padahal di Inggris
15 tahun lalu wacana desain tidaklah menjadi hal krusial. Namun
sekarang, belasan majalah desain, arsitektur dan lifestyle memenuhi
rak-rak toko buku, acara-acara yang meliput kegiatan desain grafis,
iklan, furnitur sampai arsitektur menjadi hal yang umum.

“Jangan meremehkan mukjizat desain!” ujar Sir Terence Conran, seorang
entrepreneur legendaris di dunia desain. “Desain mampu melipatgandakan
nilai ekonomi sebuah objek”, lanjutnya. Ia mengungkapkan bahwa sebuah
kursi dengan harga produksi sebesar seratus dollar bisa dijual ribuan
dollar hanya karena keunikan desainnya, ungkap pemilik retail Habitat
dan Conran Store ini. Pesannya sangatlah jelas. Tanpa desain tidak ada
nilai tambah.

Museum Guggenheim di kota Bilbao Spanyol adalah contoh klasik dalam
konteks di atas untuk kategori arsitektur. Setelah ia berdiri, karena
publikasi yang mendunia, sekitar empat jutaan pelancong datang ke kota
tersebut hanya untuk melihat keunikan museum yang dirancang oleh
arsitek Frank Gehry. Bayangkan, jutaan pelancong itulah yang membawa
devisa 14 trilyun rupiah ke kota industri di Spanyol ini.  Maka tak
heran jika “The Bilbao Effect” menjadi impian para walikota kota-kota
di Eropa sana.

[2]

“Masa depan dunia adalah ekonomi kreatif,” ungkap Richard Florida,
sosiolog dari Amerika. Ia menyiratkan bahwa siapa pun yang memiliki
bakat (talent), jejaring (network) dan kewirausahaan yang inovatif
(entrepreneurship) dialah yang akan memenangkan persaingan global di
masa depan.  Dan industri desain, dari desain grafis sampai
arsitektur, adalah salah satu motor gerakan ekonomi kreatif  atau
populer juga dengan istilah `knowledge economy’.

Karenanya tetangga kita Singapura, yang selalu panik mereposisi
perannya di percaturan ekonomi global, melihat peluang ini juga secara
serius.Singapura berambisi menjadi pusat ekonomi kreatif di Asia.
Perdana Menteri Lee Hsien Long tahun 2005 meluncurkan tiga gerakan
nasional:  Design Singapore, Media 21 dan Rennaisance City 2.0. Mereka
berharap sumbangan bagi pertumbuhan ekonominya akan tumbuh dua kali
lipat selama tujuh tahun dari tiga industri kreatif tadi.

“Knowledge is power,” sabda filsuf Francis Bacon. Dan  Inggris pun
menterjemahkan filosofi itu dalam bentuk reposisi sistem ekonomi yang
merespons peluang ekonomi kreatif ini. Kota-kota industri seperti
Birmingham, Glasgow, Brighton atau NewCastle perlahan-lahan sudah
mulai meninggalkan ketergantungan pada ekonomi berbasis industri. Kota-
kota ini mulai menggiring iklim ekonominya ke arah ekonomi  kreatif
dan aktivitas industri desain sebagai tulang punggungnya. Ekonomi
kreatif adalah rumah barunya, dan desain adalah kunci pintunya.

Dunia akademik, swasta,  LSM dan pemerintah terlihat bersepakat untuk
kompak. Kawasan-kawasan kota yang mati diregenerasi lagi untuk menjadi
tempat berkiprah para pemula (start-up) di industri kreatif.  Insentif
ekonomi diperbesar. Hasilnya pun luar biasa. Pertumbuhan ekonomi
kreatif ini hampir 3 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasionalnya.
Ekspor dari ekonomi kreatif ini sebesar 15 %. Lebih besar dari ekspor
ekonomi jasa sebesar 7% atau ekspor ekonomi umum lainnya yang hanya 4%.

[3]

“Saya suka London karena toleransi, keragaman budaya dan kemudahan
infrastruktur bagi desainer pemula,” ungkap Sebastian Noel, desainer
produk berbasis teknologi dari sebuah perusahaan bernama Troika.
Troika adalah firma pemula yang mempunyai visi mengawinkan teknologi
terapan dan desain untuk kepentingan publik. Di kota ini ia dengan
mudah bisa menghubungi institusi Creative London jika butuh bantuan
untuk mencari partner bisnis. Tinggal mampir ke London Design Council
jika butuh nasihat-nasihat teknis dan bank data pabrik manufaktur 
yang bisa mewujudkan ide-ide kreatifnya. Di acara London Design
Festival ia pergunakan untuk memamerkan karya-karya terbarunya ke
masyarakat. Dan puluhan firma pemula ala Troika pun menjamur subur di
London

London memang istimewa. Setiap tahun di bulan September, selama dua
minggu digelar belasan acara yang berhubungan dengan desain. Ada open
house firma-firma desain/arsitektur, open house gedung-gedung unik
yang sehari-hari tertutup untuk publik. Ada acara 100% DESIGN tempat
para desainer dari 30-an negara memamerkan karya-karya terbarunya,
acara 100% LIGHT dan 100% MATERIAL  untuk pameran teknologi lampu dan
material terbaru. Seluruh masyarakat London pun terkena deman desain. 

Kesiapan infrastruktur desain ini terkesan merata hadir di kota-kota
lain di Inggris. Di Glasgow terdapat gedung tua karya Charles Rennie
Mackintosh sebagai tempat bernaung organisasi desain bernama
Lighthouse. Sebuah one-stop design center. Di gedung 5 lantai ini
dihadirkan galeri-galeri tempat pameran karya para desainer/arsitek
museum desain, restoran/kafe, ruang pertemuan yang disewakan, retail
desain dan kantor-kantor firma desain.

Di sini pula didirikan  departemen Creative Entrepreneurs Club (CEC),
sebuah wadah serius tempat memotivasi dan melatih para desainer pemula
untuk berani mengembangkan bisnis desainnya dengan serius dan
mengglobal. Menariknya wadah ini membuka diri untuk menerima anggota
diri seluruh penjuru dunia.

[4]

Bagaimana dengan Indonesia?

Tahukan anda, bahwa di Indonesia bertebaran para desainer, arsitek dan
pekerja ekonomi kreatif lainnya yang sangat berbakat dan bedeterminasi
tinggi. Leo Theosabarata dengan karya kursi Accupunto; Castle
Production di Pasar Baru Jakarta yang menghasilkan animasi kelas dunia
Carlos the Catterpilar dan The Jim Elliot Story; Sibarani Sofyan
seorang urban designer muda yang karya-karyanya bertebaran di
Malaysia, Cina dan Dubai; Christiawan Lie, komikus GI Joe yang naik
daun di Amerika, Budi Pradono, arsitek muda yang mendapatkan
penghargaan Architectural Review. Dan masih banyak lagi yang
tersembunyi bergerilya mendunia dengan karya-karyanya tanpa kita tahu.

Salah satu masalah kita ada ketidakhadiran infrastruktur dunia desain.
Semua kelompok dalam industri desain, mulai dari dunia grafis sampai
arsitektur tercerai berai bergerak sendiri-sendiri. Tidak ada visi
bersama untuk arah jangka panjang yang jelas. Di luar negeri pun
Indonesia tidak punya reputasi atau `brand image’ yang kuat untuk
produk-produknya. Hal ini diperparah dimana pemerintah pun belum
melihat desain dan ekonomi kreatif sebagai prioritas. Sangat khas
Indonesia. Atau dengan istilah Florida, Indonesia itu penuh memiliki
bakat (talent) kelas dunia tetapi tidak memiliki jejaring (network)
dan kewirausahaan yang inovatif (entrepreneurship).

Sudah umum jika kita mendengar bahwa banyak para desainer yang
kebingungan mencari manufaktur yang bisa membantu mewujudkan idea-
idenya briliannya yang mungkin berpotensi bisnis milyaran rupiah.
Banyak arsitek muda yang kebingungan bagaimana memulai bisnis desain
dan menetukan fee desain. Para desainer juga sering kesulitan untuk
mencari modal ke Bank karena sering ditolak karena tidak punya fixed
asset kecuali ide-ide kreatifnya.

Tidak seperti di Skotlandia dengan Lighthouse atau Thailand dengan
Thailand Design Center (TDC), ketiadaan infrastruktur industri desain
di negeri kita, akhirnya melunturkan semangat `entrepreneurship’ dari
para desainer muda berbakat. Jangan heran jika terjadi yang dinamakan
Richard Florida sebagai `The Flight of Creative Class’, dimana para
manusia-manusia berbakat akhirnya mengungsi ke luar negeri yang lebih
kondusif.

Bayangkan jika seluruh desainer dari seluruh industri desain
bersepakat untuk menjadikan desain dan ekonomi kreatif sebagai
lokomotif ekonomi Indonesa di masa depan. Bayangkan jika ide-ide
kreatif yang brilian selalu bertemu dengan nafas semangat
kewirausahaan. Di Inggris, perkawinan inilah yang menghasilkan nilai
ekonomi sebesar 28 milyar poundstering untuk industri desain dan
arsitektur dan 112 milyar Poundsterling keseluruhan ekonomi kreatif.

Seperti yang pernah diwacanakan oleh Nigel Cross, bahwa peradaban
manusia berkembang dengan kemajuan tiga ranah keilmuan: Sains
(kebenaran), Humaniora (keadilan),  dan Desain (kecocokan). Karenanya
kapan lagi kita bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang lebih
makmur melalui desain dan reputasi global yang lebih baik jika tidak
sekarang.

Mari kita selamatkan peradaban dengan Desain. Setidaknya untuk anak
cucu kita.